TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Deputi Politik 5.0, Andi Widjajanto menganalogikan pengusulan capres-cawapres dengan permainan sepak bola. Hal itu dikatakan Andi karena di tahap awal Pilpres 2024 sudah diusik mengenai etika.

“Terusik nurani kami karena titik awal tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang dipaksakan. Jadi ini kira-kira seperti ada piala dunia U-17 lalu kemudian diizinkan ada satu kesebelasan menggunakan pemain diusia 26-27 tahun yang sangat matang dan hanya kesebelasan itu yang diizinkan karena asosiasi dunianya memberikan hak istimewa khusus tentang itu. Kira-kira begitulah,” kata Andi Widjajanto, Minggu, 12 November 2023.

Ia merasa pihaknya resah untuk bergerak mengikuti Pemilu 2024 mengingat di tahap awal pencalonan capres-cawapres terjadi sesuatu yang kemudian oleh MKMK disebut sebagai pelanggaran etika berat. Sebab itu, kata dia, TPN Ganjar-Mahfud harus melakukan strategi, berdasarkan realita tahapan awal Pemilu 2024.

“Hari ini kami ragu-ragu untuk mempersiapkan kesebelasan yang akan bermain karena dari awal kami menyadari wasitnya tidak akan memimpin pertandingan itu dengan melihat dinamika di lapangan, tapi wasitnya akan terus-menerus menoleh ke VIP box untuk menunggu arahan yang harus dilakukan selama pertandingan,” kata Andi Widjajanto.

Menurut Andi, pertandingan yang seperti itu akan tak adil dan pada akhirnya penonton sepak bola, penggemar sepak bola yang akan mengetahui keanehan anomali-anomali yang muncul selama pertandingan tersebut. “Kami menginginkan agar Pemilu 2024 ini seperti yang analogi saya tentang pertandingan sepak bola akan berlangsung dengan adil dengan kompetisi yang sehat,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat menghentikan rekayasa hukum berdasarkan keputusan MKMK tentang pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh Hakim MK Anwar Usman. “Menghentikan manipulasi hukum dan memastikan nepotisme, kolusi, dan korupsi tak muncul lagi justru di satu lembaga negara yang menjadi penjaga ruh konstitusi,” ujarnya.

Dikonfirmasi perihal analogi itu mengarah ke pasangan Prabowo-Gibran, Andi enggan menjawab secara gamblang. “Ya, VIP box-nya bukan ke kami sekarang, yang jadi wasit bukan ke kami, wasit yang membuat keputusan dengan menoleh ke VIP box juga bukan dari kami. Itu, kata-kata saya tadi,” ujarnya.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengenang pembentukan MK terjadi dalam era kepemimpinannya. Dia mengatakan ini berkaitan dengan kondisi MK yang dianggapnya terlibat rekayasa hukum.

MK, ujar Megawati, harus bermanfaat, bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. "Saya ingat waktu itu ketua MK yang pertama adalah Jimly Asshiddiqie dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini," ujar Megawati menyebut Jimly yang baru-baru ini menjadi Ketua Majelis Kehormatan MK.

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Pernyataan Megawati Soal Manipulasi Hukum dalam Putusan MK