TKN Prabowo-Gibran Catat 3 Isu dari Surya Paloh, Megawati, Ganjar

Senin, 13 November 2023 07:37 WIB

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan P Roeslani bersama Sekretaris TKN Nusron Wahid, bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya saat deklarasi susunan tim kampanye di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin, 6 November 2023. Koalisi Indonesia Maju mengumumkan susunan tim kampanye yang akan membantu pemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengatakan ada tiga isu yang dicatat sepekan ini. Isu tersebut disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perujangan (PDIP) Megawati Sokarnoputri.

Selanjutnya isu tersebut diutarakan calon presiden Ganjar Pranowo. "Disampaikan oleh bapak dan ibu, tokoh besar. Seperti Pak Surya Paloh, Ibu Mega hari ini, dan Pak Ganjar juga menyampaikan hal sama," kata Nusron, di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Ahad, 12 November 2023.

Isu pertama, menurut Nusron, ada informasi perihal penyelewengan aparatur negara untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Kedua, adanya manipulasi hukum yang dicerminkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.

Ketiga, kata Nusron, dibesar-besarkan seakan-akan pasangan Prabowo-Gibran adalah cacat moral, tidak mempunyai legitimasi moral, dan tidak absah. "Kira-kira tiga poin itu kami catat dalam seminggu sampai hari ini pertanyaan besar yang muncul," kata Nusron Wahid.

Menurut politikus Golkar itu, partai pendukung Prabowo-Gibran tidak pandai atau tidak terbiasa berpikir melakukan abuse of power. "Pikiran saja tidak pernah apalagi pengalaman melakukan," kata dia. "Kecuali Golkar, partai kami, yang punya pengalaman di zaman Orde Baru."

Advertising
Advertising

Nusron menanyakan siapa yang punya keinginan melakukan tindakan abuse of power tersebut. "Saya tidak mau sebut," ujar dia. Selanjutnya dia bercerita ada relawan Prabowo-Gibran yang melaporkan banyak keluhan ASN, kepala dinas, bupati, yang diminta memenangkan pasangan tertentu.

Informasi ajakan memenangkan salah satu cawapres itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Nusron menyebut isu itu dia baca di media daring. Dia tidak merinci tudingannya atas ajakan kepada ASN untuk memilih salah satu kandidat presiden itu. "Baca di media online, ada," ujarnya.

Dia mengatakan, seharusnya orang yang menyebutkan adanya penyelewengan itu perlu berkaca pada diri sendiri. "Buktinya siapa yang punya pengalaman penyelewengan itu?" tutur dia. Menurut Nusron Wahid, semua yang tergabung dalam TKN Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menang secara elegan, bermartabat, fair, jujur, adil, dan transparan.

Dia mengklaim TKN Prabowo-Gibran ingin mengawal Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ini berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan tidak boleh dicederai oleh praktik penyelewengan oleh aparat apa pun. "Kita semua bertekad untuk itu," kata Nusron Wahid.

Pilihan Editor: Prihatin Kondisi MK, Megawati: Mahkamah Konstitusi Seharusnya Sangat Berwibawa

Berita terkait

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

1 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

2 jam lalu

Anna Budiarti Wanita Pertama Ikut Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Solo dari PDIP

Sebanyak tujuh orang telah mendaftar untuk penjaringan bakal calon Wali Kota Solo dari PDIP. Anna menjadi perempuan pertama yang mendaftar.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

3 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

4 jam lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

5 jam lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

5 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

6 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

10 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

11 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya