Poin Pembelaan Anwar Usman, Singgung Fitnah hingga Hikmah bagi Keluarga Besarnya

Kamis, 9 November 2023 09:21 WIB

Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan keterangan pers di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Anwar Usman menganggap adanya konspirasi untuk menjatuhkan dirinya dalam putusan mencopot dirinya dari jabatan ketua MK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anwar Usman menanggapi pencopotannya dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK pada Rabu kemarin, 8 November 2023. Apa saja tanggapan sekaligus pembelaan Anwar?

Sebelumnya, MKMK menyatakan bahwa Anwar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim atas putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian Anwar dari Ketua MK.

"(Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Berikut tanggapan sekaligus pembelaan Anwar Usman menyusul putusan MKMK atas pemberhentian terhadap dirinya sebagai Ketua MK.

Fitnah yang sangat keji

Anwar menyatakan tudingan yang ditujukan kepada dirinya terkait dengan putusan batas usia minimal capres-cawapres adalah sebuah fitnah yang sangat keji.

Advertising
Advertising

Anwar membantah telah mengorbankan integritasnya saat mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Dia mengatakan tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum.

Menurutnya, dakwaan bahwa dia sengaja mengabulkan gugatan tersebut untuk kepentingan pribadi adalah sebuah kebohongan.

"Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji," ujar Anwar dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu kemarin, 8 November 2023.

Skenario pembunuhan karakter

Anwar juga mengklaim ada skenario yang sudah direncanakan untuk membunuh karakternya. Dia berujar telah mengetahui skenario tersebut sebelum membentuk MKMK.

Meskipun mengklaim tahu adanya skenario itu, Anwar mengaku berbaik sangka dan tetap membentuk MKMK. Hal tersebut, dia katakan, sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepadanya sebagai Ketua MK.

Tak akan mundur sebagai hakim konstitusi

Anwar pun menyatakan tidak akan mundur dari posisinya sebagai hakim konstitusi. Saat ditanya wartawan ihwal banyaknya pihak yang mendesak pengunduran dirinya, Anwar hanya merujuk hasil putusan sidang etik MKMK. "Ada enggak dalam amar putusan Majelis Kehormatan?" ujar dia.

Sidang etik menyalahi aturan

Menurut Anwar, sidang MKMK menyalahi aturan karena dijalankan secara terbuka. Padahal, ujar dia, sidang etik diatur agar sepenuhnya tertutup.

"Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka," katanya.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan sidang etik memang diatur tertutup.

Tetapi dalam persidangan kali ini, MKMK mengadakan sidang terbuka untuk pemeriksaan para pelapor. Sementara pemeriksaan terhadap para hakim konstitusi termasuk Anwar tetap dilakukan melalui sidang tertutup.

Selanjutnya: MKMK harusnya jaga martabat hakim konstitusi

<!--more-->

MKMK harusnya jaga martabat hakim konstitusi

Anwar mengatakan keputusan untuk membuat sidang etik terbuka telah menyalahi tujuan dibentuknya MKMK. Menurut dia, MKMK seharusnya bisa menjaga martabat para hakim konstitusi.

"(Sidang terbuka) tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional," ujar Anwar.

Hikmah bagi diri dan keluarga besarnya

Anwar mengatakan percaya hal tersebut akan menjadi hikmah bagi diri dan keluarga besarnya. Diketahui, Anwar memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi. Dia adalah suami dari Idayati yang merupakan adik Jokowi.

Selain itu, Anwar juga seorang paman bagi anak dan menantu Jokowi, di antaranya bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pengarep.

"Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya," kata Anwar.

Selain diri dan keluarga besar, Anwar juga menyebut hikmah untuk sahabat, handai tolan, dan secara khusus bagi Mahkamah Konstitusi serta seluruh bangsa Indonesia.

Sebelumnya, MKMK menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian Anwar dari Ketua MK.

"(Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Kendati seluruh hakim bermasalah, Jimly mengakui Anwar menjadi hakim yang memiliki masalah paling banyak.

Keterlibatan Anwar dalam pengambilan putusan dinilai membuka jalan kemenakannya, Gibran, maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Padahal, Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu belum genap berusia 40 tahun.

Jimly mengatakan MKMK membacakan putusan sebelum tenggat perubahan nama capres-cawapres pada Rabu, 8 November 2023 untuk memberi kepastian kepada masyarakat.

"Jauh lebih penting, bagaimana tradisi negara hukum dan demokrasi kita terus meningkat mutu dan integritasnya," kata Jimly.

SULTAN ABDURRAHMAN | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Anwar Usman Sebut Sidang Etik MKMK Salahi Aturan

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

3 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

7 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

10 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

13 jam lalu

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

MK mengungkapkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan permohonan sengketa pileg 2024 terbanyak dengan 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

14 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

14 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

15 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

16 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

16 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya