Jelang Sidang Putusan Etik Anwar Usman Dkk, Apa Saja Temuan MKMK?

Reporter

Amy Heppy

Selasa, 7 November 2023 04:00 WIB

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin sidang, didampingi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Wahiduddin Adams dan Bintan R. Saragih di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Persidangan tersebut merupakan sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi yang dihadiri oleh para pelapor. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan melaksanakan sidang putusan mengenai perkara dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi pada hari ini, Selasa, 7 November 2023. Putusan tersebut dibacakan setelah MKMK menggelar sidang internal pada Senin, 6 November 2023.

Adapun pemeriksaan hakim konstitusi itu dilakukan MKMK menyikapi banyaknya laporan yang masuk, pasca putusan MK tentang batas usia minimal capres-cawapres digelar beberapa waktu lalu. Terdapat sejumlah hakim MK yang diperiksa termasuk Anwar Usman sebagai terlapor.

MKMK sendiri telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor mengenai kasus dugaan pelanggaran hakim konstitusi pada Jumat, 3 November 2023. Dalam keterangannya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa seluruh hakim konstitusi yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres, bermasalah.

Menurut Jimly, sembilan hakim konstitusi yang terlibat tersebut turut berperan dalam masalah kolektif dalam bentuk pembiaran dan budaya kerja. Padahal, kata dia, setiap hakim konstitusi tidak boleh saling memengaruhi kecuali dengan akal sehat.

“Independensi para hakim bersembilan ini kami nilai satu-satu,” kata Jimly di Gedung MK, Jakarta pada Jumat, 3 November 2023. Meski seluruh hakim bermasalah, namun Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa Ketua MK Anwar Usman menjadi yang memiliki masalah paling banyak.

Advertising
Advertising

Temuan MKMK

<!--more-->


Temuan MKMK

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan dalam sidang MKMK. Di antaranya adalah masalah hubungan kekerabatan.

Ketua MK Anwar Usman yang memutus gugatan batas usia capres-cawapres diketahui merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kemudian maju sebagai Cawapres 2024 setelah putusan tersebut. Selain itu, ada juga masalah hakim berbicara di depan publik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan substansi perkara yang ditangani. Padahal, kata dia, hal ini patut diduga memiliki kaitan paling tidak dalam persepsi publik.

Jimly mengatakan bahwa bukti-bukti penguat pelanggaran etik Anwar Usman sudah lengkap. Bukti-bukti tersebut termasuk keterangan ahli, saksi, rekaman kamera pengawas atau CCTV, serta surat menyurat.

“Informasi bukti-bukti, termasuk administrasi, CCTV udah kita tonton semua dan semua pelapor sebanyak 21 ya. Semuanya sudah kita dengar,” ujar mantan Ketua MK tersebut.

Ia mengatakan, bukti-bukti itu permasalahan tentang perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang ditarik kembali, kisruh internal, dan perbedaan pendapat yang bocor ke luar. “Informasi rahasia kok sudah pada tahu semua, ini membuktikan ada masalah,” kata Jimly Asshiddiqie.

AMI HEPPY | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Firli Bahuri Tak Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Hari Ini, Pilih Hadiri Acara di Aceh

Berita terkait

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

9 menit lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

25 menit lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

5 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Relawan Kami Gibran Tunggu Arahan soal Dukungan untuk Pilkada 2024

9 jam lalu

Relawan Kami Gibran Tunggu Arahan soal Dukungan untuk Pilkada 2024

Relawan Kawan Militan (Kami) Gibran meresmikan kantor dewan perwakilan daerah (DPD) Solo Raya, Jawa Tengah, Kamis, 16 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

18 jam lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

21 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

21 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

23 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

1 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya