Saldi Isra Disebut Desak Bentuk MKMK Permanen Sejak 2021, Zico: Ditolak Anwar Usman

Jumat, 3 November 2023 11:30 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berada di dalam lift untuk menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Sidang dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dan para hakim lainnya dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara tertutup. Anwar Usman cs dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik menyangkut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan Wakil Ketua MK Saldi Isra sudah mendesak pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MKMK permanen sejak 2021. Namun, dia mengatakan Ketua MK Anwar Usman menolak desakan itu.

"Yang menolak membentuk MKMK atau pengawas MK permanen adalah Ketua MK Anwar Usman," kata Zico dalam sidang etik MKMK di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 3 November 2023

Padahal, menurut Zico, lembaga dengan kewenangan sebesar MK seharusnya memiliki pengawas permanen. Dia mengatakan Saldi Isra telah mendorong pembentukan lembaga pengawas itu. "Ada desakan dari Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk segera MKMK permanen dibuat, tapi MKMK secara administratif kewenangan sepenuhnya ada di ketua," kata Zico.

Zico mengatakan, MKMK adhoc terdahulu telah mengamanatkan pembentukan MKMK permanen. Amanat itu tercantum dalam putusan MKMK di bawah pimpinan Dewa Palguna. "Dulu MKMK dipimpin Pak Palguna pernah mengamanatkan membuat MKMK permanen, tapi ternyata tidak ditindaklanjuti Anwar Usman," kata Zico.

Ihwal alasan Anwar Usman tak menyetujui pembentukan lenbaga yang bertugas mengawasi kinerjanya, Zico mengatakan tak tahu pasti. Namun, dia mengaku mendapatkan informasi itu dari sumber internal MK. "Apakah Pak Anwar Usman tidak suka dengan Prof Jimly Asshidiqie atau tidak mau ada lembaga yang mengawasi, saya tidak tahu," kata Zico.

Advertising
Advertising

MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK secara adhoc pada Senin, 23 Oktober 2023. Hal tersebut menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman cs dalam putusan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

"Kami telah menetapkan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk MKMK, untuk kemudian mendalami paling tidak tujuh laporan yang sudah masuk," kata Juru Bicara Bidang Perkara MK Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 23 Oktober 2023.

Sebelumnya, Anwar Usman dan sejumlah hakim konstitusi lainnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap memuluskan jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi sekaligus keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.

Pilihan Editor: Jimly Asshiddiqie Ungkap Alasan Anwar Usman Kembali Diperiksa: Paling Banyak Dilaporkan

Berita terkait

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

22 jam lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Mantan Ketua MK: Revisi UU MK Ancam Posisi Hakim Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih

1 hari lalu

Mantan Ketua MK: Revisi UU MK Ancam Posisi Hakim Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih

Mantan Ketua MK menyebut revisi UU MK akan mengancam posisi hakim konstitusi Saldi isra dan Enny Nurbaningsih.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

1 hari lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

1 hari lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

1 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

1 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Anwar Usman Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Etik ke MKMK, MK: PHPU Pileg Tetap Jalan

2 hari lalu

Anwar Usman Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Etik ke MKMK, MK: PHPU Pileg Tetap Jalan

Hakim konstitusi Anwar Usman tetap menangani sengketa pileg meskipun dilaporkan soal dugaan pelanggaran etik ke MKMK. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

2 hari lalu

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

Aturan baru dalam hasil revisi tersebut bakal mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya