TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengungkit gagasan pemindahan ibu kota yang pernah muncul di era Presiden pertama Sukarno dan Presiden ke-2 Soeharto. Jokowi mengatakan Indonesia perlu memindahkan ibu kota karena alasan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.

“Kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara,” kata Jokowi dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking kompleks kantor Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur, Kamis, 2 November 2023.

Sebelumnya Jokowi mengatakan keberadaan kantor BI di IKN dapat meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

"Keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia ini di IKN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor; karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi, seperti dilansir dari Tempo.

Jokowi menjelaskan groundbreaking itu membuktikan kesungguhan, komitmen, serta kesiapan Indonesia dalam membangun IKN menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menjelaskan alasan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur.

"Masih ada yang bertanya kepada saya Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke (Ibu Kota) Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya," katanya.

Jokowi lalu menjelaskan bahwa penduduk Indonesia saat ini sudah sebanyak 278 juta orang, di mana 56 persen di antaranya tinggal di Pulau Jawa.

"Lima puluh enam persen dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa; 56 persen," jelasnya.

Selain itu, lanjut Jokowi, perputaran ekonomi nasional sebesar 57-58 persen juga berada di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Sehingga, menurut dia, beban Pulau Jawa dan Jakarta sudah di luar kapasitas yang dimiliki daerah tersebut.

Jokowi menekankan Indonesia juga memerlukan pemerataan pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur. Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden pertama Sukarno dan Presiden kedua Soeharto.

Selanjutnya: Diam-diam bentuk tim

<!--more-->

Diam-diam bentuk tim

Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya secara diam-diam membentuk tim sejak sembilan tahun lalu atau tepatnya pada 2014, untuk meninjau ulang gagasan-gagasan memindahkan ibu kota.

Setelah 6 tahun mengkaji dan mengkalkulasi, katanya, pemerintah kemudian memutuskan untuk pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

Dia mengatakan 20 persen kawasan IKN, yang berupa infrastruktur dasar dan gedung-gedung Pemerintah, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, 80 persen lainnya akan diberikan kepada sektor swasta.

"Saya senang setelah Pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kami sampai Desember nanti, total Rp 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Groundbreaking 10 proyek dalam sepekan

Pada pekan ini, Jokowi melakukan groundbreaking 10 proyek di IKN Nusantara. Peletakan batu pertama sejumlah proyek di IKN sudah dimulai sejak September 2023. Rencananya akan ada peresmian pembangunan lagi di ibu kota baru pada Desember 2023.

Kemarin Jokowi melakukan peletakan batu pertama di Bandara VVIP di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Presiden juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Mayapada, Gedung Pakuwon Nusantara, Jakarta International School (JIS), RS Hermina, SDN 020 Sepaku.

Hari ini, Kamis, 2 November 2023, Jokowi kembali melakukan groundbreaking kompleks perkantoran BI dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di IKN.

Perkiraan nilai investasi dari groundbreaking pekan ini sebesar Rp 12,5 triliun. Sejauh ini proyek yang sudah diresmikan di IKN senilai Rp 23 triliun. Pemerintah memproyeksikan, investasi yang akan masuk sampai Desember 2023 sebesar Rp 45 triliun.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Jokowi Klaim Diam-diam Bentuk Tim Proyek IKN sejak 2014