Soal Ketum Parpol Tersandera Kartu Truf, Golkar: Hak Masing-Masing Partai Ikut Koalisi Mana

Senin, 30 Oktober 2023 12:06 WIB

Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa para ketua umum partai politik tersandera kartu truf tak perlu ditanggapi. "Ah enggak usah ditanggapi," kata Nusron melalui pesan singkat, Senin, 30 Oktober 2023.

Hasto mengatakan beberapa ketum parpol mengaku tersandera kartu truf dalam proses pengusungan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dalam dunia politik, kartu truf merupakan istilah yang berarti rahasia untuk mengunci gerakan politikus lain.

Nusron mempertanyakan sikap PDIP kepada partai lain yang tidak satu koalisi dengan mereka. Dia menyatakan keputusan untuk bergabung dengan koalisi merupakan hak setiap partai. "Ya itu hak masing-masing partai ikut koalisi yang mana," kata Nusron.

Sebelumnya, Hasto mengatakan menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik bahwa mereka tersandera kartu truf. "Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Ahad, 29 Oktober 2023.

Akibat kartu truf itu, menurut Hasto, para ketum parpol mengaku hanya mempunyai masa hidup harian dan berada di bawah tekanan kekuasaan. "Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto.

Advertising
Advertising

Pengusungan Gibran menjadi cawapres Prabowo, menurut Hasto, merupakan pembangkangan politik atau political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. "Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstutusi," kata Hasto.

Hasto mengatakan peristiwa ini merupakan awan gelap bagi demokrasi. Dia mengklaim rakyat Indonesia memahami dengan sendirinya siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan. "Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu," kata Hasto.

Adapun Gibran saat ditanya soal sindiran MK sebagai Mahkamah keluarga, enggan memberikan tanggapan. Menurutnya, anggapan seperti itu justru hanya membuat warga resah.

Gibran mengatakan akan lebih fokus ke pembangunan. "Tidak ada tanggapan. Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Kita fokus pembangunan ini lho," tuturnya Senin, 16 Oktober 2023.

Pilihan Editor: PBB Nilai Pernyataan Hasto PDIP soal Ketum Parpol Tersandera Kartu Truf Berlebihan

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

4 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

7 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

8 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

8 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

9 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

10 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

10 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

11 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya