TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkap alasan pihaknya membuka manuver Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta menjabat selama tiga periode. Menurut Deddy, mereka harus mengungkap manuver tersebut meskipun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mewanti-wanti agar tidak menyerang di muka publik.

Deddy menyatakan bahwa Megawati selalu mengingatkan seluruh kader partainya bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Karena itu, menurut dia, selama ini PDIP selalu melakukan kritik melalui tidak secara terbuka di publik.

"Kritik bisa disampaikan secara langsung melalui saluran yang ada," kata Deddy kepada Tempo, Jumat, 27 Oktober 2023.

Deddy mengakui dalam beberapa hari terakhir sejumlah kader PDIP membongkar soal manuver politik Jokowi yang meminta agar bisa menjabat selama tiga periode. Menurut politikus PDIP lainnya, Adian Napitupulu, permintaan itu ditolak oleh PDIP.

Deddy menyatakan rekan-rekannya membuka manuver tersebut karena rakyat butuh penjelasan logis atas kondisi politik saat ini. Pasalnya, menurut dia, narasi yang berkembang saat ini menempatkan PDIP seakan sebagai pihak yang menzalimi Jokowi dan keluarganya.

"Ada penggiringan opini di ruang publik seolah-olah kekacauan ini karena kesalahan atau kesombongan PDI Perjuangan yang menyakiti Presiden dan keluarganya," kata dia.

PDIP klaim selalu bela Jokowi dan keluarganya

PDIP, menurut Deddy, menilai hal itu sebagai fitnah. Dia menyatakan partainya tak pernah sekalipun menghina Jokowi. Deddy bahkan menuding pihak yang berada di belakang presiden dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan.

"Kader-kader PDI Perjuanganlah yang konsisten membela kehormatan Presiden, pemerintah dan keluarganya," kata dia. "Sementara orang-orang yang mendapat manfaat bahkan relawan-relawan yang menjadi komisaris atau mendapatkan akses ke pemerintah tidak pernah terlihat pasang badan," lanjutnya.

Dia pun sepakat dengan pernyataan Adian Napitupulu bahwa pindahnya Gibran Rakabuming dari partainya sebagai konsekuensi atau ujung dari upaya oligarki politik dan bisnis yang hendak memaksakan presiden tiga periode, perpanjangan jabatan dan penundaan pemilu.

"Dan itu rakyat harus tahu," ujarnya.

Selanjutnya, wacana Jokowi 3 periode berembus dari....

<!--more-->

Usulan Jokowi menjabat tiga periode memang sempat mencuat beberapa tahun lalu. Usulan tersebut berkali-kali dilontarkan oleh sejumlah tokoh mulai dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hingga jajaran menteri seperti Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengungkap adanya upaya mengakali jabatan presiden tiga periode oleh menteri kabinet pemerintahan presiden Jokowi. Namun, Hasto mengklaim partainya kukuh dengan konstitusi yang melarang jabatan presiden tiga periode.

“Sikap-sikap ketua umum partai yang menyuarakan itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah (presiden),” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Oktober 2023. “Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia bahwa itu (permintaan tiga periode) ada melalui pihak-pihak lain.”

PDIP lebih pilih konstitusi

Deddy Sitorus pun mengatakan partainya menolak permohonan Jokowi itu karena lebih memilih menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UUD 1945 jabatan presiden itu hanya boleh selama dua periode.

“Mengubahnya hanya boleh jika ada kegentingan yang memaksa, bukan karena memaksakan kepentingan,” kata dia.

Sebelumnya, hubungan antara Jokowi dengan PDIP memanas setelah Gibran Rakabuming Raka dipastikan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Gibran sendiri menjadi Wali Kota Solo setelah diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.

ADIL AL HASAN|MAJALAH TEMPO