TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf, mengatakan kepentingan NU terhadap politik di Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Apa pun yang dipikirkan NU, kata dia, harus berdasar pada pertimbangan keselamatan bangsa.

“NU menjadikan tanggung jawab atas kesentosaan negara ini sebagai salah satu tanggung jawab utama. Karena NU merasa mendirikan bangsa dan negara ini,” kata Yahya di kantor PBNU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2023.

Yahya bercerita, para ulama NU sudah mengesahkan keberadaan Indonesia sebagai negara nasional. Para ulama mengesahkan itu secara syariat. Sebab itu, segala sesuatu yang berlangsung dalam rangka politik di Indonesia harus berjalan baik.

Jika terdapat kekurangan dalam perjalanan politik bangsa, Yahya mengingatkan, hal itu tidak boleh membuat sistem politik menjadi gagal.

Pencapaian kemajuan politik bangsa yang dicapai para stakeholder, aktor politik, lembaga politik, menurut dia, jangan patah di tengah jalan. “Jangan sampai diaborsi di jalan. Jangan mundur ke belakang,” ujar dia.

Alur menuju kemajuan ini harus diteruskan. Harus ada jaminan bahwa alur menuju kemajuan terus berjalan tanpa terputus di tengah jalan. “Apalagi mundur ke belakang,” tutur dia. “Ini menjadi ukuran keselamatan bangsa.”

Atas pemikiran itu, pemilihan umum adalah titik tolak paling mendasar. Yahya menjelaskan konstruksi politik dari waktu ke waktu di bangun di atas pemilu. “Kepercayaan rakyat kepada sistem politik tergantung pada anutan warga negara terhadap sistem pemilu,” tutur dia.

Yahya berkisah, sudah cukup lama sistem politik dibentuk. Baik melalui proses di parlemen sampai Komisi Pemilihan Umum. Yahya mengatakan dia termasuk anggota KPU pasca-reformasi, yang ikut bekerja keras membangun sistem pemilu serta tata aturan yang baik di institusi penyelenggara pesta demokrasi itu.

“Nah, selanjutnya saya kira kita harus bekerja supaya rakyat berprasangka baik terhadap sistem pemilu kita. Supaya rakyat percaya kepada sistem pemerintah,” kata dia. “Maka dibutuhkan sosialisasi supaya rakyat memahami sistem pemilu kita seperti apa, hak-hak pemerintah ini bagaimana.”

Pilihan Editor: Pendaftaran Capres-Cawapres, KPU: Harus Bawa Surat Keterangan Sehat