Panglima TNI Yudo Margono Ingin Bertani Usai Pensiun, KSAD Dudung Abdurachman pun Mau Nyangkul Saja

Sabtu, 14 Oktober 2023 08:01 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) disaksikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 2 Desember 2022. Rapat internal Komisi I DPR menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga telah menyatakan kesiapannya untuk memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 pada usianya yang ke-58. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana usia pensiun bagi anggota TNI adalah 58 tahun.

Yudo Margono mengungkapkan rencananya ini saat ditemui di Markas Besar TNI, Jakarta, pada tanggal 6 Oktober 2023. Setelah pensiun, Yudo Margono bermaksud untuk kembali ke akarannya sebagai seorang petani.

“Ya, bertani. Wong sudah pensiun. Saya dari tani, pensiun, ya, bertani lagi,” kata Yudo.

Ia mengungkapkan bahwa dia berasal dari latar belakang petani dan akan kembali menekuni profesi tersebut selama masa pensiunnya.

Di samping itu, meskipun terdapat wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, Yudo Margono menegaskan bahwa dia akan mengikuti ketentuan yang berlaku, yang menandakan bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 26 November 2023. “Yang jelas saya siap pensiun pada tanggal 26 November,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono masih dalam proses. Walaupun wacana perpanjangan masa jabatan telah muncul sebagai respons terhadap gugatan terkait batas usia pensiun anggota TNI, Jokowi belum memberikan penjelasan rinci terkait hal ini.

"Masih dalam proses, masih dalam proses," kata Jokowi usai menghadiri upacara peringatan HUT Ke-78 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. Terkait dengan opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, Jokowi enggan menjelaskan secara rinci.

Keputusan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, dan pemerintah akan mempertimbangkan usulan tersebut. Sesuai dengan undang-undang, Yudo Margono akan memasuki usia pensiun pada 26 November 2023.

Dudung pun Ingin Bertani

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman telah membagikan rencananya setelah pensiun kelak. Ia berencana untuk pensiun dari jabatan KSAD pada November 2023. Dudung menyatakan bahwa ketika memasuki masa pensiun, ia akan fokus pada kegiatan pertanian.

“Iya saya mau bertani saja lah,” kata Dudung saat kepada wartawan setelah Sidang ke-43 General Border Committee di Hotel St Regis pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Saat ditanya apakah tertarik pada politik, sembari tertawa ia menjawab, “Enggak lah, saya enggak berpolitik. Mau nyangkul aja”.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: Bulan Depan Yudo Margono Jadi Eks Panglima TNI, Siap Pensiun dan Jadi Petani

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

1 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

8 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

12 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

14 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

19 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

19 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

20 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

21 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

22 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya