TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akui dirinya tak anti kritik. Pernyataan tersebut kerap dilontarkan Presiden Jokowi sejak Januari 2023 lalu. Hal itu diulang ketika pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 25 September 2023.

Presiden Jokowi mengatakan, bermacam kritikan masuk kepadanya. Ada yang halus, samar-samar. “Ada juga yang to the point, keras, pedas. Ada. Banyak yang seperti ini juga. Ada juga yang offside, tidak jelas tujuannya,” kata Jokowi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku menilai banyak kritik yang disampaikan kepadanya hanya menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Meskipun demikian, Jokowi menilai kritik seperti itu diperlukan.

Saat pidatonya di Senayan pada 16 Agustus 2023 lalu, Presiden Jokowi mencontohkan kritik soal Indonesia berhasil mendapatkan penilaian kepercayaan internasional atau international trust dari lembaga pemikir atau think tank Australia, yakni Lowy Institute.

Selain itu, Joko Widodo juga memberi contoh kritik soal pembangunan infrastuktur jalan tol yang begitu masif di era kepemimpinannya.

Menurut Jokowi, kritik yang disampaikan padanya sebagian bernada menyindir dan membanding-bandingkan hal yang tidak sepadan.

"Ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyatkan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan. Ya memang enggak bisa. Sama seperti jalan tol enggak bisa dimakan, ya memang. Nah ini, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu, ya begini," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Rapat Tahunan MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga tak segan berkata bahwa dirinya kerap dicap bodoh, plonga-plongo bahkan seperti Fir’aun.

"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja," kata Presiden Jokowi.

Dilansir dari laman resmi Kantor Staf Presiden, pada April lalu, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk memberikan kritik terhadap proses pembangunan negara.

Namun, KSP juga menyayangkan segala bentuk intimidasi dan sikap anti-kritik terhadap individu maupun kelompok masyarakat kepada pemerintah.

“Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko, Sabtu 15 April 2023 di Jakarta.

Tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberi masukan dan kritik pada pemerintah. Hal ini, menurut Jokowi merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan perbaikan," kata Jokowi, pada Senin 8 Februari 2021 silam.

Bahkan, jauh sebelumnya, pada 2019 lalu Jokowi juga mengingatkan agar semua lembaga negara tidak antikritik.

"Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat," ujar Presiden Jokowi dalam acara Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 16 Agustus 2019.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | TIM TEMPO.CO
Pilihan editor: Jokowi Klaim Tidak Antikritik: Banyak yang Pedas, Juga Offside