Anggota Komisi III Tanyakan Calon Hakim MK soal Sunat Vonis Jaksa Pinangki

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Amirullah

Senin, 25 September 2023 18:35 WIB

Suasana di Ruang Rapat Komisi III DPR saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR RI telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 25 September 2023. Hari ini ada lima calon hakim MK yang diuji, yaitu Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, dan Abdul Latif.

Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, yang memimpin rapat mengatakan lanjutan uji kepatutan dan kelayakan bagi tiga calon lainnya akan dilakukan pada Selasa besok.

“Uji kelayakan akan dilanjutkan besok pada pukul 14.00 WIB,” kata dia menutup tes uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK, Senin, 25 September hari ini.

Reny Halida Ilham Malik Disinggung soal Rekam Jejak

Anggota Komisi III DPR RI, Ichsan Soelistio, menanyakan jaminan dari calon hakim, Reny Halida Ilham Malik, dalam tes kelayakan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyoroti rekam jejak Reny yang menyunat hukuman terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Advertising
Advertising

"Bagaimana ibu memberikan jaminan kepada kami untuk memutuskan yang adil ketika di MK?” tanya Ichsan.

Ichsan mengatakan Reny pernah ramai dibicarakan ketika memberikan diskon hukuman kasus korupsi terhadap Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding. Saat itu, Reny memotong hukuman 10 tahun penjara menjadi 4 tahun.

Selain itu, Ichsan pun menyoroti Reny yang sudah tiga kali gagal ketika mendaftar calon hakim Mahkamah Agung.

Reny pun menjawab pertanyaan soal pernah mendaftar menjadi calon hakim Mahkamah Agung beberapa kali. Menurutnya, sebagai warga negara, dia berprinsip dan memiliki visi untuk selalu mengabdi kepada bangsa.

Soal vonis terhadap Pinangki, dia menyatakan itu hanya satu dari ratusan kasus korupsi yang sudah dia tangani. Oleh karena itu, Reny meminta agar Komisi III tak hanya melihat pada bagian kecil saja.

Reny pun menyatakan selalu mengadopsi aspek kepastian hukum dan keadilan dalam mengambil keputusan. “Keadilan bagi masyarakat dan terdakwa sendiri,” ujar Reny.

Dia juga menjamin akan mengkaji secara mendalam setiap keputusan jika lolos menjadi hakim MK. Menurut dia, keputusan tidak hanya diambil dari satu sisi, tetapi dari multidimensi yang seadil-adilnya bagi bangsa dan masyarakat, termasuk pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Uji kepatutan calon hakim MK ini dilakukan DPR untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams.

Delapan nama calon hakim MK itu adalah Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani. Uji kelayakan akan dilaksanakan selama dua hari hingga besok Selasa, 26 September.

Pilihan Editor: Soal Konflik Pulau Rempang, Komisi III DPR RI Akui Belum Ada Jadwal Pemanggilan Para Pihak

Berita terkait

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

3 jam lalu

Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

5 jam lalu

Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

6 jam lalu

Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

6 jam lalu

Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.

Baca Selengkapnya

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

7 jam lalu

Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.

Baca Selengkapnya

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

7 jam lalu

Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.

Baca Selengkapnya

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

9 jam lalu

Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.

Baca Selengkapnya

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.

Baca Selengkapnya

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

1 hari lalu

DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.

Baca Selengkapnya