INFO NASIONAL – Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning menjadi slogan yang terus didengungkan PBB guna mengantisipasi disrupsi digital, khususnya kehadiran teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang dapat mengubah tatanan dunia kerja. Program Kartu Prakerja hadir di Markas PBB New York mempresentasikan perannya di bidang tersebut.

Asisten Direktur Jenderal Pendidikan UNESCO, Stefania Giannini menyebut kecerdasan buatan merupakan tantangan terbesar. Tidak meratanya mutu pendidikan berpotensi menghasilkan ketidaksiapan angkatan kerja terhadap perubahan yang begitu cepat.

“Hari ini, di seluruh dunia, ada 763 juta anak muda dan orang dewasa yang tidak melek huruf, dan 2/3 di antaranya adalah perempuan. Banyak di antara mereka juga tidak melek literasi digital,” kata Giannini dalam diskusi SDG Action Weekend Side-Events di markas besar PBB, New York, Ahad, 17 September 2023.

Side event bertema “Skilling, Reskilling and Upskilling for a Resilient Workforce” ini diselenggarakan Program Kartu Prakerja bekerja sama dengan pemerintah Laos dan Filipina. Turut juga berkolaborasi lembaga multilateral lainnya; the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL), the International Council for Adult Education (ICAE), dan Asia South Pacific Association For Basic And Education (ASPBAE).

Dalam laporan yang sama, Giannini melanjutkan, kurang dari 1 persen yang berusia di atas 15 tahun berpartisipasi dalam program pendidikan atau pembelajaran. Kendati seolah tidak signifikan, hal ini dapat menjadi batu sandungan terhadap pencapaian SDG terutama poin 4: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Utusan Khusus Anak dan Remaja Filipina, Monica Prieto Teodoro menambahkan ihwal besarnya ancaman yang dihadapi tenaga kerja. Menurut dia, pertumbuhan teknologi yang pesat membuat banyak jenis pekerjaan secara perlahan menghilang. “Pekerjaan dengan keterampilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan, yang masa depannya sangat terancam,” kata dia.

“Karena itu, sangat penting untuk mendidik (skilling), mendidik ulang (reskilling) dan meningkatkan keterampilan (upskilling) masyarakat untuk pekerjaan masa depan, agar pemuda siap menghadapi dunia yang sudah maju secara teknologi.”

Anjuran Teodoro ini sesuai dengan tema diskusi dalam pertemuan ini, yaitu “Skilling, Reskilling and Upskilling for a Resilient Workforce”. Tiga hal ini dipercaya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Guna mencapai SDM berkualitas, Menteri Pendidikan dan Olahraga Laos, Phout Simmalavong mensyaratkan tiga inisiatif yang perlu ditempuh. Pertama, peningkatan keterampilan dan pembaruan keterampilan harus disesuaikan dengan kebutuhan target, serta mudah diakses dan terjangkau bagi semua orang.

Kedua, memastikan sistem pengembangan keterampilan yang berkelanjutan dan berkualitas, dan terakhir adalah meningkatkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi nirlaba.

“Saya percaya bahwa pelatihan, pembaruan keterampilan, dan peningkatan keterampilan sangat penting untuk membangun angkatan kerja yang lebih tangguh dan inklusif,” ucap Simmalavong.

Ekonom Senior Vivi Alatas mengatakan tiga inisiatif tersebut, pada hakikatnya telah dipraktikkan sejumlah negara maupun lembaga, yang salah satunya ditunjukkan Prakerja. Cara kerja dan pola Prakerja dipercaya menjadi salah satu solusi terhadap tantangan yang dihadapi angkatan kerja.

Praktik baik inilah yang kemudian ditonjolkan sebagai inspirasi dalam pertemuan ini. Harapannya, kata Vivi, semua negara dapat memperdalam pemahaman dan memperkuat komitmen kolektif untuk membekali angkatan kerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjawab tantangan masa depan.

Prakerja menjadi Contoh Praktik Baik

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tri Tharyat mengemukakan bahwa Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 dengan memanfaatkan teknologi digital, telah terbukti efektif, efisien, dan inklusif dalam memberikan pelatihan kepada 17 juta orang. “Setidaknya, ada 5 juta orang yang mendapat manfaat dari program ini setiap tahunnya,” kata dia.

Program ini dijalankan dengan semangat kolaborasi, baik kementerian dan lembaga, institusi pelatihan, bank komersial, hingga badan penelitian. “Dalam Kartu Prakerja, kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam menyampaikan program pelatihan berkualitas tinggi,” ujar Tri.

Ia menegaskan bahwa Prakerja berkontribusi pada percepatan guna mencapai SDGs. Pelatihan yang diselenggarakan Prakerja dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perlindungan sosial. “Sesuai dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDG8 tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menambahkan sejumlah inovasi yang membuat Prakerja berhasil membantu pemerintah dalam meraih target SDG. Antara lain tersedianya pelatihan daring dan luring, teknologi yang memberikan rekomendasi kursus kepada setiap peserta dengan lebih dari 1.000 pilihan.

“Prakerja juga dapat menghubungkan peserta dengan ribuan peluang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka melalui integrasi dengan portal pekerjaan utama. Jadi, pada dasarnya, Prakerja adalah platform digital yang berusaha mengurangi ketidaksesuaian di pasar kerja dan pasar pelatihan,” tutur Denni.

Selama tiga tahun bergulir, program ini bukan saja meningkatkan kompetensi perserta dari 10 persen menjadi 19 persen, tetapi juga berhasil menerapkan inklusivitas. Terlihat dari 51 persen peserta perempuan, 3 persen peserta adalah orang dengan disabilitas, dan 64 persen berasal dari desa.

Inklusivitas Prakerja juga diterapkan pada bentuk kerja sama dengan berbagai lembaga. Denni menyebut ada sekitar 180 lembaga, termasuk penyedia pelatihan swasta, perusahaan multinasional, yayasan, dan filantropi. Salah satunya adalah Microsoft.

Wakil Presiden Korporat, Microsoft Philanthropies, Kate Behncken mengaku sangat gembira dapat bekerja sama dengan Prakerja dalam memberikan pembelajaran sepanjang hayat yang inklusif. “Saya terkesan dengan program ini, jangkauannya dan dampak yang dihasilkannya,” ujarnya.

Sebagai bentuk nyata kolaborasi, Microsoft dan Prakerja meluncurkan program “Talenta” yang bertujuan memberi edukasi tentang kecerdasan buatan, keterampilan data, dan keterampilan kritis terkait keamanan siber.

“Program ini bertujuan membantu Indonesia untuk tetap bersaing dan beradaptasi dengan lanskap digital yang terus berubah, yang semakin didukung oleh AI. Program ini adalah kelanjutan dari inisiatif ‘Skills for Jobs Indonesia’ yang diluncurkan oleh Microsoft bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto) pada awal 2020,” tutur Behncken.

Program ‘Talenta’ ini, kata Behncken, memiliki modul-modul yang dirancang khusus untuk semua tingkat keterampilan, mulai dari pemula hingga profesional. Selain keterampilan teknis, terdapat modul-modul kritis terkait persiapan karier, seperti cara membuat CV, latihan wawancara kerja, dan pelatihan soft skills.

Senada, Direktur Institut Pembelajaran Seumur Hidup UNESCO, Borhene Chakroun, sangat senang menjalin kerja sama dengan Prakerja. Hal ini sesuai semangat yang diusung UNESCO untuk memastikan setiap orang, khususnya generasi muda, mengembangkan keterampilan agar mampu menghadapi pasar kerja. “Kami sangat gembira memiliki sejumlah mitra yang terlibat, dan kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Prakerja,” kata Chakroun.

Yenny Wahid selaku Direktur Wahid Foundation dan Komisaris Bukalapak, mendapat kesempatan untuk menjabarkan program Kampung Damai yang digulirkan oleh Wahid Foundation. Program itu disebutnya sebagai bentuk inklusivitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan SDG.

“Program kami menggunakan metode yang menggabungkan sejumlah komponen dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan dan ketahanan dalam masyarakat. Yakni, pemberdayaan ekonomi, membangun mekanisme sosial, dan keberlanjutan,” ujar Yenny.

Kampung Damai yang dilahirkan sejak 2017 berkolaborasi dengan UN Women berfokus pada pemberdayaan perempuan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan paham toleransi dan perdamaian. (*)