Gus Yahya: Jokowi Tidak Akan Pernah Jauh dari NU dan Sebaliknya

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Febriyan

Senin, 18 September 2023 10:51 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kanan) saat ditemui usai menjenguk D di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, korban masih dirawat usai dianiaya Mario Dandy Satriyo, Minggu, 26 Februari 2023. Tempo/M. Faiz Zaki

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah jauh dari PBNU. Ia menyoroti kebijakan presiden yang selalu berjalan bersama PBNU, begitu juga sebaliknya.

Gus Yahya, sapaan Yahya Cholil Staquf, menyampaikan ini dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada Senin, 18 September 2023, di Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, DKI Jakarta.

Forum Munas dan Konbes NU hari ini merupakan konferensi tertinggi kedua organisasi setelah muktamar. Dalam perkumpulan ini akan ada musyawarah serta konsolidasi agenda yang akan disampaikan ulama NU ke umat dan masyarakat umum, untuk menghadapi masalah dan dinamika ke depan.

"(Presiden) senantiasa bersama PBNU sampai titik ini. Kepada seluruh keluarga besar PBNU, Insya Allah NU tidak akan pernah jauh dari Jokowi," kata Gus Yahya dalam pembukaannya.

Dalam pidatonya, Gus Yahya mengumumkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU. Gerakan tersebut telah dirancang di akar rumput berupa kegiatan di tingkat masyarakat dengan pelibatan massa secara langsung.

Advertising
Advertising

Jokowi termasuk dalam Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU, bersama KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, KH Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar, dan Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Gus Yahya juga menyinggung soal digitalisasi dalam proses kerja organisasi. Ia tidak membahas soal arah politik organisasi jelang pemilihan umum tahun depan.

Rais 'Aam PBNU minta anggotanya bersabar

Akan tetapi Miftachul Akhyar menyarankan agar PBNU tak perlu terburu-buru menentukan arah dukungan politiknya. Pasalnya, hingga saat ini belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang definif yang ditetapkan oleh KPU.

"Bisa kita simpan, sabar," kata Miftachul Akhyar dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di PBNU Jakarta Pusat, Jumat, 15 September 2023, Gus Yahya menegaskan tak ingin menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, menurut dia, hal itu tidak diperbolehkan oleh norma organisasi.

Sebagai organisasi masyarakat keagamaan dengan anggota terbesar di Indonesia saat ini, Nahdlatul Ulama memang kerap menjadi incaran untuk meraup suara bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sejumlah tokoh NU pun kini terus disebut menjadi kandidat calon wakil presiden seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid hingga Mahfud MD.

DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

26 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

35 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

2 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

18 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

22 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya