TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan keterangan dari laman Kementerian Sekretariat Negara, pada 12 September 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Penanggung Jawab Bidang Substansi Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Negara Pulau dan Kepulauan ( Archipelagic and Island States atau AIS). KTT itu akan digelar di Bali pada Oktober 2023.

Penunjukkan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS yang ditandatangani Jokowi pada Selasa kemarin, 11 September 2023. Berdasarkan keterangan dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 12 September 2023, presiden juga menunjuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua I.

Dalam forum tersebut nantinya Jokowi menjadi pengarah yang memimpin Panitia Nasional KTT AIS. Selain presiden, anggota pengarah yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Dalam tiga bulan terakhir, Luhut Pandjaitan telah mendapat beberapa jabatan baru dari Presiden Jokowi, di antaranya ditunjuk untuk memimpin penanganan polusi udara Jakarta. Keputusan tersebut dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 Agustus 2023.

Selain itu, Luhut juga menjadi Ketua Satgas dari Indonesia dalam task force atau Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini yang dibentuk Jokowi. Informasi itu disampaikan Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis, 6 Juli 2023. Saat itu Luhut bersama Jokowi melawat ke Papua Nugini

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana dalam keterangan pers pada 13 Juli 2023 lalu.

Mengenai tugas Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Penanggung Jawab (PJ) Bidang Substansi Panitia Nasional KTT Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States atau KTT AIS), antara lain menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran dan pelaporan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang substansi dalam mendukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk disampaikan kepada pengarah.

Kemudian, tugas lainnya koordinasi dan komunikasi terkait bidang substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta KTT AIS Forum 2023.

AIS Forum merupakan wadah negara-negara pulau dan kepulauan yang terbentuk sejak 2018, melalui Manado Joint Declaration. Hal tersebut atas inisiatif Indonesia yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).

Terbentuknya AIS Forum sejak empat tahun lalu membuat forum ini rutin menggelar pertemuan Senior Official Meeting (SOM) dan pertemuan Ministerial Meeting (MM) setiap tahunnya. SOM dan MM melibatkan 51 negara pulau dan kepulauan untuk berpartisipasi tanpa memandang luas wilayah, ukuran, atau tingkat perkembangan.

Dikutip dari laman Kementerian Marves, AIS Forum atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan merupakan kerja sama konkret untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan.

AIS Forum yang pendiriannya dideklarasikan di Manado, Indonesia, pada 2018 lalu, melibatkan 47 negara pulau dan kepulauan dari seluruh dunia. Sejak pendiriannya, negara partisipan AIS Forum telah bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam empat isu pembangunan yang menjadi perhatian bersama, yakni sebagai berikut.

- Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan bencana

- Pembangunan ekonomi biru

- Penanganan sampah plastik di laut,

- Pengelolaan maritim yang baik.

Profil Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan merupakan seorang Purnawirawan Jenderal TNI yang lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Saat ini Luhut tengah duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia.

Sebelumnya, Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Lalu, pada 12 Agustus 2015, dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Kemudian, pada reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan, selama menjabat telah memiliki puluhan jabatan lainnya.

MUTIARA RAUDHATUL JANNAH I DANIEL A. FAJRI I SDA

Pilihan Editor: Jabatan Baru dari Jokowi, Luhut Pandjaitan Pimpin Penanganan Polusi Udara DKI Jakarta dan Sekitarnya