TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tampak tidak hadir dalam beberapa kesempatan bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan pascapendeklarasian Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan.

Meski menyatakan tetap mendukung Anies, suara PKS soal cawapres Muhaimin masih belum diputuskan. Mereka akan menunggu hasil keputusan musyawarah Dewan Syuro soal Muhaimin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar PKS tetap berada di barisan pendukung pasangan Anies-Cak Imin.

"Saya bersama Mas Anies Baswedan berharap PKS tetap menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan menjadi pilar utama di Koalisi Perubahan," kata dia usai ziarah di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 8 September 2023.

Selain itu, Muhaimin menegaskan keberadaan PKS bisa semakin mempermudah mewujudkan cita-cita bersama untuk perubahan Indonesia lebih baik.

"Kami berharap keberadaan PKS bisa semakin memperkokoh semangat untuk terus menjaga persatuan antarelemen bangsa, dan mewujudkan cita-`cita bersama untuk perubahan Indonesia lebih baik," katanya.

Apalagi kata Cak Imin, PKB dan PKS punya pengalaman berkoalisi bersama baik di pilpres maupun di pilkada.

"Kalau tidak salah, koalisi PKB dan PKS telah memenangkan 40 pilkada di daerah, 4 pilgub, 36 pilkada kabupaten dan kota," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan kabar baik bagi partainya. "Karena kami pendekatannya positive thinking, apa pun yang terjadi, fi sara'i wa darra, kami ada di situ," ujarnya dalam akun Youtube Refly Harun yang tayang pada Kamis, 7 September 2023.

Adapun Juru bicara PKS Ahmad Mabruri juga menyampaikan partainya tetap mendukung capres Anies Baswedan merujuk hasil Musyawarah Majelis Syura VIII. Namun, hingga saat ini PKS belum mengadakan Musyawarah Majelis Syura untuk membahas mengenai Cak Imin sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut Mabruri, tidak ada kendala dalam mengatur dan mengkonsolidasi majelis seluruh Indonesia.

Pilihan Editor: Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemenaker, Anies: Cak Imin Warga Negara yang Baik