Politikus NasDem Ahmad Sahroni Akan Laporkan SBY ke Bareskrim Hari ini

Senin, 4 September 2023 08:55 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni

TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni dikabarkan akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ke Bareskrim Mabes Polri hari ini. Pelaporan ini karena dugaan menyiarkan berita hoaks atau pemberitahuan bohong terkait duet capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Berdasarkan jadwal yang diterima Tempo, pelaporan akan dilakukan Sahroni pada Senin, 4 September 2023 pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Hal tersebut dikonfirmasi oleh orang dekat Sahroni yang Tempo hubungi. "Betul," kata dia pada Senin, 4 September 2023.

Laporan ini diduga berawal dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut manuver politik NasDem mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan sebagai upaya menikung Demokrat.

SBY lantas mengatakan Partai Demokrat seperti diselamatkan kendati ditinggalkan Anies dan NasDem. SBY mengatakan bahwa Demokrat diselamatkan dengan ditinggalkan saat ini, bukan di saat-saat pendaftaran KPU.

"Bayangkan kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini, satu dua hari sebelum batas pendafataran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur pertama," kata SBY saat pidato dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Partai Demokrat, Jumat, 31 Agustus 2023.

Advertising
Advertising

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan dua poin hasil rapat itu dalam jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

"Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024. Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini," kata Andi Mallarangeng saat menyampaikan hasil rapat.

SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat dengan didampingi Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulungnya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, dan Andi Alfian Mallarangeng.

Sidang diawali dengan SBY menyampaikan fakta-fakta terkait langkah sepihak Partai NasDem dan Anies yang disampaikan oleh Iftitah Sulaiman, selaku utusan Partai Demokrat di Tim 8 Koalisi Perubahan.

SBY lalu lanjut memberikan arahan kepada pengurus, kader, dan anggota Sidang Majelis Tinggi. Dalam arahannya, SBY meminta kader Partai Demokrat tetap tenang dan optimistis menemukan jalan terbaik untuk Pilpres 2024.

Sebelumnya pada 31 Agustus kemarin, pihak Partai Demokrat mengumumkan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan membentuk kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal pendamping Anies.

Pilihan Editor: Keluar dari Koalisi Perubahan, Demokrat Sebut Ada Peluang Komunikasi Politik ke Megawati dan Prabowo

EKA YUDHA SAPUTRA | AMIRULLAH | ANTARA

Berita terkait

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

16 jam lalu

Posisi Joe Biden Melemah dalam Jajak Pendapat, Apa Sebabnya?

Cara Biden menangani isu Gaza menjadi penentu penting untuk suara pemilu nanti.

Baca Selengkapnya

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

23 jam lalu

Biden dan Trump Sepakati Dua Sesi Debat Calon Presiden AS

Biden dan mantan presiden Donald Trump sepakat untuk menggelar dua debat kampanye pada Juni dan September dalam pemilihan presiden AS tahun ini

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

1 hari lalu

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

1 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

1 hari lalu

Dirjen Hortikultura Kementan Ungkap Ancaman Mutasi Jika Tak Penuhi Kebutuhan Partai NasDem

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menjadi salah satu saksi dalam lanjutan sidang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

2 hari lalu

26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Ini?

Genap 26 tahun Tragedi Trisakti, bagaimana perkembangan pengusutan pelanggaran HAM berat ini? KontraS sebut justru kemunduran di era Jokowi

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

2 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

2 hari lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya