TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah merespon mengenai kabar Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Duet ini membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) goyah.

Said menyatakan goyahnya Koalisi Perubahan itu menunjukkan dinamika politik masih sangat tinggi. Apalagi, menurut dia, keputusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat ke kubu Anies merupakan imbas dari sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengubah nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju secara sepihak.

Nama koalisi itu berubah setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung mengusung Prabowo. PKB merasa tak dilibatkan dalam keputusan itu. Padahal, menurut PKB, nama koalisi itu merupakan kesepakatan mereka dengan Partai Gerindra yang tercantum dalam Piagam Sentul yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

"Bongkar pasang kerjasama menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres masih sangat dinamis. Ibarat antara mur dan baut bisa buka dan pasang," kata Said dalam keterangannya, Jumat, 1 September 2023.

Singgung soal politik dagang sapi

Menurut Said, bongkar pasang koalisi ini terjadi lantaran partai tidak mendasari kerja sama politik pada ide dan cita-cita bersama ke depan. Kerjasama politik, kata dia, harusnya didasarkan pada semangat bersama yang lebih mendasar dalam melihat tantangan bersama sebagai sebuah bangsa kedepan.

Model kerjasama politik seperti ini yang dianut oleh PDIP dan diklaim Said akan jauh lebih kokoh ketimbang kerjasama yang didasarkan pada politik dagang sapi.

"Kenyataan ini justru menandakan bahwa poros politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden justru sejauh ini yang paling solid," kata Said.

Said menyebut partainya menjadikan semangat politik gotong royong dan membangun ikatan batin dengan partai koalisi. PDIP, kata dia, menghindari model politik dagang sapi karena akan berujung pada berburu kekuasaan semata dan akan cenderung mengabaikan aspirasi publik.

"Angka split ticket voting (fenomena pilihan pendukung partai tidak sama dengan pilihan elit partai) sebagaimana yang tergambar pada survei Indikator Politik, Litbang Kompas dan LSI yang terbaru sangat besar. Data ini menunjukkan bahwa terkadang keinginan elite partai politik tidak sejalan dengan harapan basis pendukungnya dan lebih-lebih publik," kata Said.

Akibat hal tersebut, ia mengatakan basis dukungan terhadap sosok capres maupun cawapres tidak senantiasa diikuti sebagian besar oleh para pendukung partai yang mengusungnya. Sehingga, dukungan lebih menonjol aspek administrasi pemilu ketimbang basis politik.

Selanjutnya, Demokrat berpotensi hengkang dari KPP

<!--more-->

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Riefky menyatakan keputusan itu dibuat secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Dia juga menyatakan Anies dipanggil secara tiba-tiba oleh Surya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023. Anies, menurut dia, dipaksa untuk menerima keputusan berpasangan dengan Muhaimin .

Riefky pun menyatakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut.

"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Agustus 2023.

Demokrat gelar rapat hari ini di Cikeas

Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan nasib Partai Demokrat di Koalisi Perubahan akan ditentukan pada Jumat sore ini. Dia menyatakan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY akan menggelar rapat bersama kader partainya di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat.

Menurut dia, Demokrat akan menentukan langkah setelah SBY membuat keputusan. "Benar (kelanjutan Demokrat di koalisi) selepas rapat MTP dan pengarahan dari Pak SBY selaku Ketua MTP," kata Kamhar.

Kamhar menegaskan keputusan menunjuk Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan dibuat sepihak oleh Surya Paloh. Dia pun menyatakan pihaknya kecewa dengan Anies karena menyetujui keputusan itu. Soal langkah Partai Demokrat selanjutnya jika keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Kamhar menyatakan pihaknya bakal mengikuti arahan SBY.

"Kami menunggu arahan Ketua MTP Pak SBY nanti sore. Insya Allah segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan cermat dan seksama. Sudah dipikirkan masak-masak," kata Kamhar.