TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal 30 Agustus, 24 tahun lalu, sebuah peristiwa bersejarah berupa referendum Timor Timur oleh misi PBB UNAMET terjadi.

Momen tahun 1999 itu krusial yang menentukan apakah wilayah tersebut akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau meraih kemerdekaannya sebagai negara yang terpisah.

Misi PBB yang dikenal sebagai UNAMET atau United Nations Mission in East Timor memainkan peran sentral dalam memfasilitasi referendum ini.

Diketahui Timor Timur merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di antara Australia dan Indonesia, telah lama menjadi sumber konflik dan ketegangan.

Dilansir dari laman resmi publikasi Universitas Gadjah Mada, pada 1997, krisis moneter yang melanda Indonesia yang menyebabkan hambatan di berbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini menjadi penyebab terjadinya demonstrasi dari berbagai kalangan, khususnya di lingkungan kampus.

Desakan mahasiswa membuahkan reformasi pada awal 1998, ditandai dengan pergantian pemimpin, Presiden Soeharto diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Namun, banyak tuntutan dari negara Eropa dan ASEAN supaya Indonesia terus melakukan reformasi dalam politik, termasuk membantu Provinsi yang ke-27 yaitu Timor Timur untuk bisa menentukan nasibnya sendiri.

PBB kemudian mendirikan UNAMET berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal, 5 Mei 1999, No. 1246 untuk memastikan referendum yang adil dan bebas di Timor Timur.

Misi ini bertugas memantau dan mengawasi seluruh proses referendum, termasuk pengumpulan suara dan penghitungan hasil. UNAMET juga bekerja untuk memastikan keamanan selama proses referendum.

Referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999 memberikan dua pilihan kepada penduduk Timor Timur: untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka.

Mata uang dolar Amerika Serikat yang digunakan sebagai nilai tukar di Timor Leste banyak dijual di wilayah perbatasan, di Desa Motaain, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, 7 April 2016. Pintu Gerbang Motaain merupakan gerbang utama perbatasan Indonesia - Timor Leste selain Wini, Napan dan Distrik Oecusse. TEMPO/Frannotod

Secara serentak jajak pendapat diadakan di seluruh Timor Leste maupun di luar Timor Leste. Hasilnya sangat menentukan, di mana perolehan suara dari kedua kubu itu masing-masing dari prokemerdekaan 78,50 persen dan pro- integrasi 21,50 persen.

Dikutip dari publikasi Perpanjangan Misi Peace Building PBB di Timor Leste Periode 2002-2012, perpanjangan misi peace building PBB di Timor Leste sejak kemerdekaan Timor Leste tahun 2002 menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan dari negaranegara (anggota PBB yang ikut serta dalam misi perdamaian PBB di Timor Leste) yang terlibat hal tersebut.

Untuk memulihkan kondisi di Timor Leste, PBB melakukan berbagai upaya dalam membentuk pemerintahan Timor Leste yang merupakan hal penting untuk dimiliki oleh sebuah negara.

Demikian riwayat sejarah singkat referendum Timor Timur yang berujung kemerdekaan tersebut.

JOURNAL UNAIR } UGM.AC.ID
Pilih editor: Ini Kompensasi yang Dituntut Mantan Pejuang Timor Timur