TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah asosiasi pengusaha menyampaikan kriteria, harapan dan rekomendasi terkait calon pemimpin Indonesia ke depan menjelang pemilihan presiden 2024 (Pilpres). Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi krusial. Hal itu diantaranya diungkap oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Berikut beritanya dihimpun Tempo.

KADIN soroti sejumlah isu ekonomi

Wakil Ketua Umum KADIN Mulyadi Jayabaya menyoroti sejumlah isu ekonomi yang menjadi fokus pengusaha menjelang Pilpres 2024, yakni masalah ketimpangan, perizinan, dan pemberdayaan desa. Dia mengungkapkan sejumlah kriteria calon presiden yang menjadi harapan pengusaha.

“Kita butuh pemimpin (calon presiden) yang mampu melihat ke depan, yang melihat masalah-masalah ini tidak hanya sebagai tantangan, tetapi sebagai peluang untuk membuat Indonesia lebih maju,” ungkap Mulyadi dalam forum diskusi yang digagas oleh Poli-Eco Digital Insight Institute (PEDAS), Selasa, 29 Agustus 2023.

Ketimpangan

Pertama, yaitu ketimpangan. Menurutnya, ketimpangan adalah luka yang terus meradang, khususnya di sektor pertanian.

“Banyak petani merasa terabaikan, terutama terkait akses pupuk subsidi," lanjutnya.<!--more-->

Perizinan

Berikutnya, perizinan. Mulyadi mengkritik sistem yang saat ini terlalu berpusat di pemerintah pusat. Ia menilai pemusatan perizinan menyulitkan daerah, padahal daerah memiliki potensi besar dan harus diberi wewenang yang lebih besar dalam hal perizinan.

“Selama kita fokus pada perkembangan daerah, kita juga harus memperhatikan bagaimana daerah itu sendiri dapat berkembang,” ujarnya.

Pentingnya membangun ekonomi dari desa

Terakhir, ia turut menyinggung terkait pentingnya membangun ekonomi dari desa sebagai fondasi kebangkitan ekonomi nasional. Ia menjelaskan, desa adalah jantung ekonomi Indonesia. Menurut Mulyadi, jika desa kuat, negara akan kuat.

Ia menyarankan agar data hasil evaluasi perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan APBDes. "Dengan mengacu pada data evaluasi tersebut, kita dapat memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki langkah yang konkret untuk mencapai status 'Desa Mandiri',” kata Mulyadi.

KADIN harap pemimpin Indonesia dapat beri solusi konkret

Kedepannya ia berharap, pemimpin Indonesia selanjutnya bukan hanya mampu mempertahankan pencapaian positif era Jokowi, namun mampu memberikan solusi konkret untuk masalah pendidikan, pertanian, perizinan, dan pemberdayaan desa.<!--more-->

Transformasi UMKM melalui digitalisasi

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira juga menyoroti sejumlah aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisasi.

“Negara yang maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro. UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujar Anggawira dalam diskusi ”Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha” pada Senin, 28 Agustus 2023.

Ia menyebutkan, situasi di lapangan di mana para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Ia menyoroti peranan BUMN yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).

“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global,” tegasnya.<!--more-->

Singgung isu suku bunga yang tinggi

Anggawira juga menyinggung terkait isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia menyatakan, langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.

“Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hilirisasi kita," ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (ASPEBINDO).

Hipmi apresiasi kepemimpinan Jokowi

Lebih lanjut, Anggawira mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.

“Pertumbuhan ekonomi di atas 6% diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif,” tutur Anggawira.

Dengan berbagai pandangan yang dihadirkan oleh para narasumber dalam diskusi tersebut, masyarakat Indonesia akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini dapat membentuk arah pembangunan ekonomi di masa depan.

“Kita belajar dari Pilpres sebelumnya tentang kondusifitas dan harapannya adanya keberlanjutan dari berbagai platform pembangunan yang ada. Harapannya ada isu ekonomi yang dirumuskan oleh Capres dan Cawapres kita nanti secara detail sehingga itu bisa menjadi bahan kami didunia usaha untuk menggali potensinya,” katanya.

IRMA AULIA IRAWAN

Pilihan Editor: Selain Beban Mahasiswa, Ini Alasan Nadiem Makarim Hapus Syarat Publikasi Tesis dan Disertasi