Soal AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan, Syarief Hasan Sebut NasDem Keberatan

Editor

Febriyan

Jumat, 25 Agustus 2023 06:00 WIB

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan anggota Tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada Kamis malam, 24 Agustus 2023. Sumber foto: NasDem.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengungkapkan Partai NasDem menolak nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun, Syarief menyebut tak mengetahui penyebab partai pimpinan Surya Paloh itu menolak nama AHY.

"Tanya sama NasDem, dong. Kita belum mendapat penjelasan yang utuh tentang itu," kata Syarief di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2023.

Syarief menyebut partainya mendorong agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera mengumumkan nama cawapres Anies Baswedan. Sebab, politikus senior itu merasa penundaan pengumuman nama cawapres merugikan partainya.

Salah satu dampak yang merugikan akibat penundaan nama cawapres, kata Syarief, adalah elektabilitas Anies Baswedan menjadi tak kunjung naik. Ia, mengaku tak tahu secara detail alasan NasDem tak mau mengumumkan nama cawapres saat ini.

"Apakah koalisinya mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa itu semacam isyarat bahwa jangan berpasangan dengan siapa pun. Nah, itu yang membuat NasDem belum setuju deklarasi, bahkan mengatakan menunda sampai last minute (menit terakhir)," kata Syarief.

Batal diumumkan pada 17 Agustus

Advertising
Advertising

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut awalnya ada rencana mengumumkan cawapres Anies Baswedan pada 17 Agustus 2023. Saat itu Anies sedang berada di Pacitan, Jawa Timur untuk menghadiri peresmian Museum Ani-SBY.

Herzaky menyebut dalam kesempatan itu Anies turut bertemu dengan Tim 8 dan mendiskusikan soal rencana dan momentum yang tepat untuk mengumumkan kandidat cawapres. Awalnya, dia menyatakan, sempat muncul usulan dari PKS agar pengumuman cawapres itu dilakukan pada 17 Agustus. Namun rencana itu batal dengan pertimbangan taktis-politis.

Herzaky menyadari jika publik tak sabar menunggu deklarasi pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dia menyatakan pengumuman itu hanya menunggu waktu dan anggota Koalisi Perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan.

"Kami bertiga, ada Demokrat, Nasdem, dan PKS, sehingga sudah semakin mengerucut, petanya sudah semakin jelas, kejutan apa lagi yang diharapkan. Tinggal bagaimana kita konsolidasi internal," ujar Herzaky.

Soal siapa yang dipilih menjadi bacawapres yang akan mendampingi Anies, Herzaky memastikan sudah ada kesepakatan dan kesepahaman bersama antara Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan. Pilihannya sudah mengerucut ke satu nama.

"Kami juga sudah bersepakat yang pasti kami menunggu dari Mas Anies, di Jakarta," kata dia.

Berita terkait

Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

9 jam lalu

Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

Sebelum Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, Anies berencana memamerkan tempat favoritnya di Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

13 jam lalu

Ridwan Kamil Bertemu Jokowi di Tengah Elektabilitas yang Stagnan, Analis: Blunder

Langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di tengah elektabilitasnya yang cenderung stagnan dinilai malah blunder. Jakarta bukan basis Jokowi.

Baca Selengkapnya

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

20 jam lalu

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.

Baca Selengkapnya

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

1 hari lalu

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

1 hari lalu

Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.

Baca Selengkapnya

Roller Coaster Perjalanan Tom Lembong, Dari Era Jokowi Hingga Ditetapkan Tersangka

1 hari lalu

Roller Coaster Perjalanan Tom Lembong, Dari Era Jokowi Hingga Ditetapkan Tersangka

Kejaksaan Agung menangkap Tom Lembong atas dugaan kasus ikorupsi impor gula , ini perjalanan karirnya di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

2 hari lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

2 hari lalu

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.

Baca Selengkapnya

DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

2 hari lalu

DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

DPR beri kesempatan pembahasan lebih lanjut soal rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti menerapkan kembali kebijakan ujian nasional.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

2 hari lalu

AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.

Baca Selengkapnya