Jokowi Pasang Badan Soal Food Estate yang Disebut Hasto PDIP sebagai Kejahatan Lingkungan

Sabtu, 19 Agustus 2023 13:03 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis 9 Juli 2020. Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto soal proyek food estate yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk kategori kejahatan lingkungan. Menurut kepala negara, proyek lumbung pangan nasional tersebut penting untuk mengantisipasi krisis pangan.

“Jadi kita itu membangun food estate atau lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan,” kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut praktik kebijakan proyek food estate disalahgunakan. Menurutnya, gara-gara kebijakan itu hutan-hutan justru habis ditebang. Dia juga menilai food estate tidak terbangun dengan baik.

“Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Berikut tanggapan Jokowi terkait pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan.

Advertising
Advertising

1. Food estate untuk antisipasi krisis pangan

Jokowi mengatakan saat ini negara-negara di dunia tengah menghadapi krisis pangan. Dia menyebut harga bahan pokok di sejumlah negara naik drastis. Baik itu gandum, gula, maupun beras harganya melonjak. Pihaknya tak menampik paceklik juga akan melanda Indonesia. Untuk itu pemerintah harus berhati-hati. Sebagai antisipasi, salah satunya dengan mencanangkan program food estate.

“Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan,” ujar Jokowi.

2. Food estate untuk ketahanan pangan nasional

Selain untuk antisipasi krisis pangan, Jokowi mengatakan kebijakan food estate juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Kendati tak terjadi krisis pangan, kata Jokowi, food estate dapat diaplikasikan sebagai cadangan strategis. Bahkan, jika cadangannya melimpah, Indonesia dapat mengekspor ke negeri lain yang membutuhkan.

“Yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis, maupun nanti kalau melimpah betul, enggak apa-apa. Untuk ekspor, karena negara lain membutuhkan,” kata Jokowi.

3. Bangun food estate tidak mudah

Jokowi mengakui kebijakan pembangunan food estate tidak mudah. Dia berharap para pihak memaklumi jika terjadi kegagalan pada percobaan pertama. Bahkan, kata dia, membutuhkan percobaan hingga enam sampai tujuh kali untuk berhasil.

“Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya ke-enam ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal,” kata Jokowi, menjelaskan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | M JULNIS FIRMANSYAH | ANGELINA TIARA PUSPITALOVA

Pilihan Editor: Hasto PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan, Sulut Beragam Respons

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

17 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

27 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

15 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Orang Tua 900 Tentara Israel Desak Menhan Hentikan Serangan ke Rafah: Ini Jebakan Maut!

15 jam lalu

Orang Tua 900 Tentara Israel Desak Menhan Hentikan Serangan ke Rafah: Ini Jebakan Maut!

Orang tua dari lebih 900 tentara Israel yang bertugas di Gaza telah menulis surat yang mendesak militer Israel untuk membatalkan serangan di Rafah

Baca Selengkapnya

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

15 jam lalu

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya