TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi soal polemik deklarasi partainya bersama Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Acara deklarasi yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tersebut dilaporkan oleh Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI) dan relawan Ganjarian Spartan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Viva menilai tak ada yang salah dengan acara deklarasi itu. Dia menyatakan acara tersebut telah mengantongi izin dari pihak museum.

"Acara itu legal formal. Ada ijin dari staf museum. Tidak ilegal," kata Viva, Kamis, 17 Agustus 2023.

PAN, kata Viva, juga menilai acara tersebut tidak melanggar aturan pemilu. Dia juga menilai acara tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Alasan memilih museum sebagai tempat deklarasi

Viva menjelaskan alasan pihaknya memilih Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat untuk mendeklarasikan mereka bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR dan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Hal itu, menurut dia, untuk mengingatkan semangat kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

"Sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai tugas dan perjuangan yang harus kita kerjakan tanpa batas waktu, di setiap pemilu presiden," ucap dia.

Anggota DPR RI Komisi IV itu juga menyatakan Pilpres bukan hanya sebatas mekanisme dan prosedur demokrasi formal. Menurut dia, Pilpres merupakan tanggungjawab untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

"Merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik," kata Viva.

Sehingga, kata Viva, tidak ada sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan atau dimanipulasi dalam deklarasi tersebut.

"Pendapat itu sudah terlalu jauh," kata dia.

Selanjutnya, deklarasi bukan bagian dari kampanye

<!--more-->

Viva juga mengatakan bahwa acara dukungan resmi PAN dan Golkar kepada Prabowo tersebut bukanlah bagian dari kampanye. Dia menyatakan hal itu merupakan bentuk tanggungjawab partai politik untuk memberikan dukungan kepada sosok yang dianggap memiliki kapasitas untuk memimpin negara.

"Mensosialisasikan kepada masyarakat karena partai politik adalah lembaga milik publik yang dibentuk oleh Undang-undang," katanya.

Dia pun mengingatkan bahwa saat ini belum masuk masa kampanye. Sehingga, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

"Saran saya kepada tim sukses kandidat lain, marilah bertarung ide, gagasan, dan pemikiran tentang persoalan bangsa. Janganlah hal-hal yang tidak substantif dijadikan sumber konflik antar kandidat. Sangat tidak edukatif dan tidak rasional," kata dia.

Laporan MPMI dan Ganjarian Spartan

Sebelumnya, MPMI dan Ganjarian Spartan membuat laporan ke Bawaslu pada Rabu kemarin, 16 Agustus 2023. Mereka mempermasalahkan soal penggunaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat deklarasi Partai Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo.

Anggota Ganjarian Spartan, Anggiat Tobing, menilai museum tak seharusnya digunakan untuk acara politik mengingat tempat itu lekat dengan nilai historis.

"Tindakan kubu Prabowo merupakan upaya pembelokan sejarah dan mengatasnamakan sejarah perumusan naskah proklamasi. Mau dibelokkan menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri," ujarnya.

Ganjarian Spartan merupakan kelompok relawan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo. Selain PDIP, Ganjar juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PAN dan Golkar, sebelumnya sempat membentuk koalisi bersama PPP yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini dipastikan bubar setelah PPP mendukung Ganjar Pranowo sementara PAN dan Golkar mendukung Prabowo Subianto.