Dianggap Menghina Masyarakat Adat Dayak, Rocky Gerung: di Mana Hinaannya?

Sabtu, 5 Agustus 2023 10:53 WIB

Akademisi Rocky Gerung memberikan keterangan saat konferensi pers kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo di Menteng, Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2023. Dalam keteranganya, ia mengaku tidak menghina Presiden Jokowi sebagai individu, melainkan pada kinerja ia juga meminta maaf atas kegaduhan karena kritikanya yang dianggapnya tajam, Rocky juga mengaku ucapannya yang viral itu juga berimbas pada kegiatannya sebagai pembicara yang ditolak di sejumlah daerah. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran dilaporkan oleh masyarakat adat Dayak imbas pernyataannya yang dianggap menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN). Dia mengklaim justru membela mereka.

"Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina masyarakat Dayak, di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina," kata Rocky dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat kemarin, 4 Agustus 2023.

Rocky mengklaim dirinya sudah beberapa kali datang ke IKN atas undangan beberapa universitas. Ia juga mengklaim pernah diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk dimintai pendapat.

Rocky berpendapat IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik dan bahkan berbahaya secara kebudayaan.

"Karena pasti kalau ada IKN di situ masyarakat adat akan tersingkir itu, artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ," kata dia.

Advertising
Advertising

"Siapa yang provokasi teman-teman Dayak yang pernah berkali-kali mengundang saya itu, soalnya itu. Jadi saya mencintai bumi Kalimantan karena itu saya bertahan bumi jangan itu dijual," ujarnya.

Apalagi, kata Rocky, ada pemberitaan soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi pergi ke Cina untuk meminta investor asing menanam modal di IKN.

"Pak Jokowi bilang 'sudah saya kasih konsesi 180 tahun Anda tolong buatkan ibu kota' bagaimana mungkin itu yang disebut presiden menjual negara, kenapa mesti tersinggung," ucap Rocky.

Masyarakat adat Dayak sembelih babi

Dilansir dari Tempo, Lembaga Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU) menggelar demonstrasi yang diwarnai aksi sembelih babi di Simpang Dome, Sepinggan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Potong babi ini simbol sakit hati kami warga Kalimantan Timur, provinsi yang terpilih menjadi tempat Ibu Kota Nusantara,” kata Ketua LAPDKT Balikpapan, Nasion Lasung.

Nasion mengatakan pernyataan Rocky yang menghina nama Presiden Republik Indonesia dan mengkritik pemindahan IKN telah melukai hati warga Kalimantan Timur (Kaltim).

”Sekali lagi, pernyataan Rocky bahwa Presiden Jokowi 'b*j*ng*n t*l*l' karena memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu benar-benar melukai hati kami,” tandas Nasion.

Selanjutnya: Selain LPADKT-KU, Majelis Adat Dayak Nasional…

Berita terkait

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

1 jam lalu

IM57+ Institute Berharap Pansel Perhatikan Rekam Jejak Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan sikap Presiden Jokowi terhadap KPK akan ditentukan dalam proses penunjukan panitia seleksi.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

5 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

13 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

17 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

19 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

23 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

23 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

1 hari lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

1 hari lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya