Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Jumat, 21 Juli 2023 08:20 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengatakan partainya menunggu momentum yang tepat untuk memutuskan arah koalisi di Pilpres 2024. Momentum yang tepat itu tidak lagi soal elektabilitas dan cawapres.

"Kalau pilpres kan sudah ada tiga yang tertinggi ya. Kalau wakil presiden (wapres) yang saya katakan, tidak menjadi faktor yang penting, karena tidak bisa ada wapres yang mengatakan ini, kemudian jadi wapresnya dan kemudian pasangan ini bisa 51 persen," ujar Erwin Aksa usai 'Rilis Riset Big Data Pergerakan Suara Pemilih Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024' di Menara 9, Jakarta, Kamis malam, 20 Juli 2023.

Erwin memastikan bahwa arah politik partainya akan selalu berada di pemerintahan. Meski begitu, kata Erwin Aksa, partainya masih menunggu momentum yang tepat untuk bergabung dengan partai politik maupun koalisi dalam menghadapi Pilpres 2024.

Dia mengungkapkan, momentum tersebut berkaitan dengan kepentingan terbaik yang bisa didapat oleh Golkar. "Kami tunggu momentum yang tepat di mana Partai Golkar bisa mendapatkan yang namanya politik ya, pasti kepentingan. Mendapatkan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar," jelas Erwin.

Ia juga mengungkapkan Golkar masih terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya. Kendati demikian, pertemuan strategis itu tak perlu dipublikasikan.

Advertising
Advertising

Saat disinggung soal Dewan Pakar Partai Golkar yang merekomendasikan agar Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan cawapresnya dapat dideklarasikan sebelum bulan Agustus berakhir, Erwin menjelaskan rekomendasi bukan berarti dieksekusi.

Sebab, ia menilai Golkar merupakan partai terbuka yang tidak memiliki pemilik. Oleh karena itu, setiap kader memiliki hak untuk mengutarakan pendapat.

"Anggota penerus boleh silakan lakukan kritik kepada internal itu bagus. Itulah membuat Partai Golkar membina diri. Tapi itulah karena Partai Golkar tidak ada pemiliknya. Kami berlandaskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai sehingga kita harus mengikuti peraturan yang ada di Partai Golkar. Ada anggaran partai ada peraturan organisasi," tuturnya.

Pilihan Editor: Bulog: Ada 750 Ribu Ton Stok Beras untuk Antisipasi El Nino

Berita terkait

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

5 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

11 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

14 jam lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

14 jam lalu

Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

Doli menyatakan, Presidential Club akan mempermudah Prabowo dalam menjalankan tugas sebagai Presiden

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

1 hari lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

1 hari lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

1 hari lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

1 hari lalu

Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

Golkar Sumut telah menerima ratusan pendaftar untuk diusung dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

1 hari lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya