Panglima TNI Ganti 7 Pangdam: Siliwangi hingga Kasuari

Rabu, 19 Juli 2023 13:58 WIB

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (tengah) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan) Panglima Kostrad, Letjen TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Base Ops TNI Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 18 April 2023. Konferensi pers tersebut terkait kontak tembak antara TNI dengan KKB Papua pada Sabtu (15/4) yang menewaskan satu orang prajurit atas nama Pratu Miftahul Arifin yaitu kejadian yang merupakan bagian dari operasi penyelamatan pilot Susi Air di Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi 96 perwira tinggi di antaranya 7 Panglima Kodam atau Pangdam di berbagai daerah. Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 Juli.

Dalam salinan yang Tempo terima, berikut ini tujuh Pangdam yang digeser berdasarkan SK tersebut.

Pertama, Pangdam IX/ Udayana Mayjen Sonny Aprianto yang diganti menjadi Mayjen Harfendi. Sonny dimutasi menjadi Asintel Panglima TNI, sementara Harfendi sebelumnya adalah Koorsahli Panglima TNI.

Kedua, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen Alfret Denny diganti menjadi Mayjen Legowo W.R Jatmiko. Alfret kini menjabat sebagai Irjenad, sementara Legowo sebelumnya adalah Pa Sahli Tk.III KSAD Bid Intekmil dan Siber.

Ketiga, Pangdam XVI/Pattimura yang sebelumnya dijabat Mayjen Ruruh A Setyawibawa menjadi Mayjen Syafrial. Ruruh kini menjadi Pa Sahli Tk.III KSAD Bid Intekmil dan Siber, sementara Syafrial sebelumnya adalah Kaskostrad.

Advertising
Advertising

Keempat, Pangdam III/Siliwangi dari sebelumnya Mayjen Kunto Arief Wibowo kini menjadi Mayjen Erwin Djatniko. Kunto akan mengisi jabatan Wadankodilatad, sementara Erwin sebelumnya adalah Gubernur Akmil.

Kelima, Pangdam II/Sriwijaya yang sebelumnya Mayjen Hilman Hadi menjadi Mayjen Yanuar Adil. Hilman selanjutnya ditunjuk menjadi Pa Sahli Tk.III KSAD Bid Komsos, sementara Yanuar sebelumnya adalah Danpussenkav.

Keenam, Pangdam I/Bukit Barisan dari sebelumnya Mayjen Achmad Daniel menjadi Mayjen Mochammad Hasan. Daniel selanjutnya ditunjuk jadi Aster KSAD, menggantikan posisi yang ditinggalkan Hasan.

Terakhir, Pangdam XVIII/Kasuari dari Mayjen Gabriel Lema diganti menjadi Mayjen Ilyas Alamsyah. Gabriel selanjutnya digeser sebagai Pa Sahli Tk.III KSAD Bid Polkamnas, menggantikan posisi yang ditinggalkan Ilyas.

Plt. Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Laut, Bazisokhi Gea menyebut mutasi tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Panglima TNI Sebut Tak Ada Pemaksaan dalam Pencopotan Baliho Ganjar Pranowo di Kalteng

Berita terkait

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

1 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

2 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

7 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

12 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

13 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

13 hari lalu

Dewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup

Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

13 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

19 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

20 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

23 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya