Soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Politikus Nasdem Bilang Begini

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Amirullah

Selasa, 18 Juli 2023 07:25 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai meresmikan NasDem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Februari 2022. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Nasdem mengatakan tak ada pembicaraan soal reshuffle antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pada Senin sore, 17 Juli 2023. Pertemuan Ketua Umum Nasdem itu terjadi setelah Jokowi melantik menteri dan sejumlah wakil menteri pada pagi harinya.

Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan Surya bertemu Jokowi dalam rangka silaturahmi. “Ndak bahas reshuffle. Itu memang wilayah Presiden,” kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin, 17 Juli 2023.

Hermawi mengatakan pertemuan itu berlangsung selama satu jam. Menurut dia, persamuhan itu digelar sekitar pukul 17.20 WIB.

Adapun salah satu menteri yang dilantik Jokowi pada Senin pagi adalah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi menggantikan menteri dari NasDem, Johnny Plate yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI.

Hermawi sebelumnya mengatakan partainya tidak pernah setor nama kepada Presiden untuk menduduki posisi menteri tertentu, termasuk pengganti Plate. Menurut dia, kewenangan kocok ulang menteri sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

Advertising
Advertising

“Sejak dulu zaman Jokowi jilid satu, NasDem tidak pernah setor nama,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi menilai penunjukkan Budi dirasa tepat karena sebelumnya Ketum Projo itu menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT. Sementara proyek BTS 4G ini memang menyasar desa-desa yang tertinggal dan belum memiliki akses internet.

"Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal," kata Jokowi di Istana Negara, Senin, 17 Juli 2023.

Pilihan Editor: Jokowi Lantik Ketum Projo Jadi Menkominfo, NasDem Hormati Keputusan Presiden

Berita terkait

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

2 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya