TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo menyebut rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub yang diwacanakan oleh sejumlah orang dengan mengatasnamakan diri sebagai Dewan Pakar merupakan rencana menyesatkan. Menurut dia, wacana Munaslub yang salah satu agendanya melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum adalah sikap individual dan tidak rasional.

"Bahwa munaslub digagas oleh sekelompok orang itu adalah gagasan 'keblinger' atau menyesatkan," ujar Firman dalam keterangannya, Sabtu, 15 Juli 2023.

Firman menyatakan pihaknya berpegang kepada pernyataan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono yang menyebut mereka tidak merekomendasi desakan Munaslub. Firman mengatakan telah mencium gagasan Munaslub sejak lama dan diduga digulirkan oleh sekelompok orang karena ada kepentingan tertentu.

"Ini kami sayangkan, kok, masih ada kader mengklaim senior Kader Golkar tetapi tidak paham aturan dan mekanisme organisasi. Justru sebaliknya pernyataan mereka malah menimbulkan kegaduhan politik diinternal partai dan mendapat tantangan seluruh pimpinan daerah partai Golkar se-Indonesia," kata Firman.

Gagasan Munaslub dianggap provokatif dan merusak

Ia menyebut gagasan Munaslub ini sangat provokatif dan akan merusak soliditas partai dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia juga menyayangkan masih ada kader partai yang menari di atas genderang orang lain dan ingin menghancurkan Golkar dari dalam.

Kelompok itu, kata Firman, merupakan penumpang gelap dari kelompok luar ingin memanfaatkan kader-kader partai. "Oleh karena itu kami memdesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar harus segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," kata Firman.

Selanjutnya, desakan dari Anggota Dewan Pakar Golkar

<!--more-->

Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menyebut pihaknya telah menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono pada Ahad, 6 Juli 2023. Ridwan menyebut Dewan Pakar merekomendasikan Munaslub untuk menggeser arah dukungan partai berlambang beringin tersebut pada Pilpres 2024.

Tetapi Ridwan juga tak menutup kemungkinan akan muncul desakan agar terjadi pergantian ketua umum pada munaslub itu. Ridwan pun menyebut sejumlah nama yang cocok menggantikan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum.

Beberapa sosok yang dinilai bisa menggantikan Airlangga itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud Md. Kemudian juga ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa,” kata Ridwan.

Singgung elektabilitas Airlangga yang tak sampai 1 persen

Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen.

"Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.

Ridwan mengakui jika pada tahun lalu, Golkar menjalin kerja sama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Namun, kata dia, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres.

Adapun PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada valon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Partai kabah itu juga meneken kerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut.

“Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” kata Ridwan.

Berbagai lembaga survei memang menyatakan bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto tidak cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Elektabilitas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi cawapres. Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar pada tahun lalu.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA