TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyoroti adanya tanda-tanda bahwa keseimbangan dan kesetaraan antar lembaga negara mulai terganggu. Bahkan, AHY menyebut pemerhati konstitusi mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, kendati tidak sedalam era otoritarian dahulu.

AHY menjelaskan, sejarah bangsa menunjukkan bahwa kekuasaan mesti dikontrol oleh kekuasan yang lain. Sehingga, model pemerintahan yang absolut dan totalitarian bisa dicegah.

“Kesetaraan antar lembaga negara harus dijaga agar tidak kembali ke tatanan era otoritarian dulu,” kata AHY dalam pidato politiknya bertajuk Agenda Perubahan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023.

Dalam pidatonya, AHY menyebut partainya turut mencermati etika pejabat negara serta tata pemerintahan yang baik. Menurut dia, ada hal-hal yang dinilai etis dan tidak etis untuk dilakukan pejabat negara.

Misalnya, AHY melanjutkan, keterlibatan pejabat negara dalam bisnis di pemerintahan. AHY menyebut hal itu jadi tidak etis jika pejabat tersebut menjalanan bisnis, sementara dirinya juga berada di lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi. “Jelas ada konflik kepentingan,” kata AHY.

Lebih tidak etis lagi, kata AHY, jika wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara. Apalagi, pejabat itu terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ia mengibaratkan situasi itu seperti jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. “Karenanya, Demokrat berpendapat, bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan,” ujar AHY.

Adapun dalam pidatonya, AHY menyoroti 5 klaster permasalahan bangsa. Klaster tersebut mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia dan ingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, serta tata negara dan etika pemerintahan.

Kendati pidatonya bertajuk Agenda Perubahan, AHY menegaskan bahwa gagasannya bukan berarti serta-merta menihilkan capaian dan kinerja pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, AHY menyebut Partai Demokrat menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya.

“Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” kata AHY.

Pilihan Editor: Kasusnya Naik Penyidikan, Denny Indrayana Tuntut Proses Pidana Dilakukan Sesuai Aturan Hukum