TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, dalam artikelnya bertajuk ‘Pilpres 2014 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi’, mengaku mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan endorsement kepada sejumlah tokoh untuk jadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Kendati demikian, menurut SBY, sedianya tindakan Jokowi itu tidak keliru karena jadi bagian dari haknya.

Pun jika Jokowi melakukan kerja politik untuk menyukseskan jalan jagoannya, SBY menyatakan hal itu tidak jadi soal. Asalkan, kata dia, Jokowi tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan jagoannya tersebut.

“Tidak boleh endorsement yang berarti dukungan dan keberpihakan itu dianggap keliru. Tak ada yang boleh melarang dan menghalanginya,” kata SBY dalam artikelnya yang diterbitkan 18 Juni 2023 lalu.

SBY menjelaskan, endorsement Jokowi itu bakal tidak etis dan melanggar Undang-Undang jika perangkat negara, termasuk fasilitas dan uang negara, digunakan untuk menyukseskan jagoan Jokowi. Contohnya, kata SBY, menggunakan lembaga seperti Badan Intelijen Nasional atau BIN, Polri, TNI, penegak hukum, hingga BUMN.

SBY menyatakan langkah itu jelas-jelas melanggar UU karena membuat Pemilihan Presiden 2024 tak lagi jujur dan adil. “Ingat, amanah UUD 1945 ‘Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil’,” ujar SBY.

Di akhir artikelnya, SBY menyampaikan sejumlah disclaimer. Dia menjelaskan, narasi yang dibangun dalam artikel ini berdasarkan percakapan di ruang publik dan informasi dari berbagai sumber terpercaya. Kendati demikian, SBY menyebut informan tersebut meminta agar identitasnya sementara ini tidak dibuka.

Selain itu, SBY turut menekankan bahwa sebagai orang tua di negeri ini, ia meminta agar tindakan yang jelas sangat mengganggu dan berbahaya dalam rangkaian Pemilu 2024 dihentikan. SBY turut menegaskan bahwa sedianya artikel ini dibuat dengan niat dan tujuan yang baik.

Sebelumnya saat bertemu dengan para pimpinan redaksi media massa, Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe politik merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. "Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang," kata jurnalis senior Karni Ilyas yang mengikuti pertemuan itu di kawasan Istana, Senin, 29 Mei 2023.

Karni menyebut Jokowi menyatakan cawe-cawe dibolehkan selama demi negara, bukan demi pribadi.

Pilihan Editor: Jejak Pegasus di Indonesia, SAFEnet: Siapa yang Mengawasi Para Pengawas