Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jejak Pegasus di Indonesia, SAFEnet: Siapa yang Mengawasi Para Pengawas

image-gnews
Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, dalam sebuah acara virtual mengenai aplikasi penelusuran kontak COVID-19 dan kaitannya dengan perlindungan data pribadi, yang digelar Jumat 7 Agustus 2020. ANTARA/Suwanti
Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, dalam sebuah acara virtual mengenai aplikasi penelusuran kontak COVID-19 dan kaitannya dengan perlindungan data pribadi, yang digelar Jumat 7 Agustus 2020. ANTARA/Suwanti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet, Damar Juniarto mengatakan Indonesia memerlukan mekanisme untuk mengawasi para pengawas setelah terungkap perangkat spyware Pegasus digunakan untuk meretas aktivis HAM, jurnalis, dan politikus.

Damar mengatakan mekanisme pengawasan ini setelah liputan investigasi konsorsium IndonesiaLeaks mengungkap Spyware digunakan oleh Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Apalagi, kata dia, kehadiran Pegasus ini menjadi alat untuk kepentingan pemilu 2019 lalu sehingga diperlukan pengawas untuk para pengawas.

Meskipun istilah pengintaian atau pengawasan dibenarkan hukum karena ada undang-undang penyadapan atau undang-undang intelijen, Damar menegaskan perlu untuk mengawasi pada pengawas.

“Siapa yang akan mengawasi para pengawas ini? Who is watching the watcher,” tanya Damar saat mengisi diskusi ‘Alat Sadap Pegasus Ancaman bagi Demokrasi’, Selasa, 20 Juni 2023.

Menurut Damar, pertanyaan ini penting karena Pegasus yang diimpor secara ketat menggunakan pajak dari masyarakat itu telah disalahgunakan untuk menargetkan orang-orang yang tidak masuk dalam kategori pelaku kejahatan.

Mereka yang menjadi target adalah jurnalis, aktivis HAM dan pegiat demokrasi, hingga politikus. Alih-alih menggunakan mandat masyarakat untuk menciptakan keamanan, namun nyatanya digunakan untuk merampas hak privat warga di ruang digital. “Jangan sampai kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Damar menuturkan isu Pegasus di Indonesia bukan sesuatu mengejutkan. Pasalnya, keberadaannya telah menjadi rumor. Namun ia mengatakan laporan IndonesiaLeaks menjadi konfirmasi adanya pengintaian di ruang digital yang selama ini bersifat dugaan.

Ia mengatakan konfirmasi ini penting karena mematahkan argumen perusahaan penyedia Pegasus, NSO Group, yang mengklaim teknologi mereka untuk menanggulangi kejahatan dan meningkatkan keamanan publik. Faktanya, laporan IndonesiaLeaks mengungkap mereka yang diintai adalah orang-orang yang bukan termasuk pelaku kejahatan.

Damar menyebut ada banyak bukti pengawasan digital ini menjadi pengawasan yang tidak pada tempatnya, atau dalam bahasa hukum disebut unlawful surveillance

Unlawful surveillance itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi,” kata Damar.

Damar menjelaskan, unlawful surveillance merupakan bentuk pelanggaran digital yang serius jika dilakukan secara sengaja dan ditargetkan untuk perampasan hak privasi dan merusak sistem demokrasi. Apalagi pengadaan perangkat ini diimpor secara ketat dan menggunakan pajak warga. 

“Artinya semua perangkat-perangkat pengawasan digital kemudian disalahgunakan dipakai secara melawan hukum. Ini adalah praktik perampasan, juga terhadap apa yang menjadi mandat masyarakat untuk meminta hak atas rasa aman,” ujar Damar.

Namun Damar menyayangkan korban peretesan Pegasus di Indonesia masih enggan untuk diperiksa secara forensik berdasarkan laporan IndonesiaLeaks. Padahal, kata dia, ini bisa menjadi permulaan untuk membawa kasus unlawful surveillance ke ranah hukum.

Ia pun mencontohkan bagaimana negara lain memulai metode pengawasan. Thailand, misalnya, mulai menindak penggunaan Pegasus yang tidak semestinya. Ia mengatakan 14 aktivis di Thailand bersedia untuk diperiksa perangkatnya setelah diretas Pegasus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Hasilnya adalah adanya metode pengawasan yang sedang diajukan di Thailand,” ujar Damar.

Pertama, adalah munculnya tuntutan perdata terhadap NSO group selaku penyedia Pegasus ke kepolisian. Kedua, yakni gugatan pidana terhadap kepolisian yang telah menyalahgunakan Pegasus untuk mengawasi para aktivis. 

“Ini adalah sebuah mekanisme yang telah didorong ‘siapa yang mengawasi para pengawas?’,” kata dia.

Damar mengatakan apa yang dilakukan IndonesiaLeaks mesti menjadi momentum untuk langkah konkret agar Indonesia mendorong pengawasan terhadap pengawas. Hal ini, kata dia, nantinya akan memberi jaminan terhadap ruang privasi dan ruang demokrasi di indonesia. 

Kolaborasi jurnalis investigasi global, Organized Crime and Corruption Reporting Project, serta Forbidden Stories mengungkap penyimpangan penggunaan spyware Pegasus. Alat sadap besutan perusahaan asal Israel, NSO Group Technologies itu disebut digunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan politikus di berbagai belahan dunia.

Pegasus ditengarai telah masuk Indonesia. Konsorsium IndonesiaLeaks, di antaranya beranggotakan Tempo, bersama jaringan jurnalisme global Forbidden Stories serta Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menemukan indikasi operasi spyware Pegasus di Indonesia. Empat praktisi teknologi informasi intelijen memastikan Pegasus beroperasi di Indonesia sejak 2018.

Selain Polri, mereka yakin Badan Intelijen Negara (BIN) pernah menggunakan Pegasus. Salah seorang di antaranya bahkan mengaku pernah dimintai bantuan untuk mengoperasikan Pegasus.

Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi membantah lembaganya pernah membeli dan menggunakan Pegasus. Namun, ia mengakui lembaganya pernah menggunakan alat sadap bermetode zero-click.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara belum merespons soal laporan IndonesiaLeaks mengenai penggunaan Pegasus itu.

Pada akhir 2022 lalu, Reuters melaporkan ada sekitar 12 pejabat senior pemerintah dan militer Indonesia menjadi sasaran serangan spyware dari Israel pada akhir 2021. Yang menjadi target serangan Pegasus yakni personel senior militer, dua diplomat regional, dan penasihat di Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pilihan Editor: Fakta-Fakta Pegasus, Spyware Canggih yang Disebut Masuk Indonesia

EKA YUDHA SAPUTRA | MOH KHORY ALFARIZI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil 4 Jenderal Polri yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK

1 hari lalu

Kolase foto dari Kiri ke kanan, Komjen Setyo Budiyanto, Komjen Panca Simanjuntak, Irjen Djoko Poerwanto, dan Irjen Didik Agung Widjanarko. FOTO/wikipediar.org/wikipedia.org/X/youtube
Profil 4 Jenderal Polri yang Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK

Empat jenderal polisi ikut seleksi calon pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto dan Ridwan Zulkarnain


Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

2 hari lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko saat memberikan keterangan pers. Dok. Polri
Polri Kirim 4 Nama Untuk Ikuti Seleksi Capim dan Dewas KPK

Mabes Polri telah menyeleksi beberapa nama yang diajukan untuk mengikuti seleksi capim KPK dan calon Dewas KPK


Bamsoet Ingatkan Pentingnya Profesionalitas TNI-Polri

2 hari lalu

Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 16Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Ingatkan Pentingnya Profesionalitas TNI-Polri

Bambang Soesatyo, menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto


Jokowi Lantik 906 Perwira TNI-Polri 2024: Siapkan Diri Mengabdi

2 hari lalu

Presiden Jokowi memimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik 906 Perwira TNI-Polri 2024: Siapkan Diri Mengabdi

Jokowi melantik 417 Capaja Akademi Militer, 129 Capaja Akademi TNI AL. Berikutnya 113 Capaja Akademi TNI AU dan 247 Capaja Akpol.


Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

3 hari lalu

Minta tolong foto profil pemenang Hoegeng Awrads 2024:Sosok IPTU Made Ambo, Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua yang Menangkan Penghargaan Hoegeng Awards. Instagram/@Divhumaspolri
Pemenang Hoegeng Awards 2024 Iptu Made Ambo, Sosok Polisi Sekaligus Guru di Pedalaman Papua

Polisi yang memiliki nama lengkap Made Ambo Arjana berhasil memenangkan penghargaan polisi berdedikasi pada penghargaan Hoegeng Awards. Ini profilnya.


Evaluasi Penyidik Kasus Vina Cirebon, Polri Libatkan Propam Hingga Irwasum

3 hari lalu

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada. Tempo/Febri Angga Palguna
Evaluasi Penyidik Kasus Vina Cirebon, Polri Libatkan Propam Hingga Irwasum

Proses evaluasi penyidik kasus Vina Cirebon dilakukan oleh Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

5 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

5 hari lalu

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi memimpin apel pasukan persiapan gladi pengamanan KTT G20 di Bali, Kamis 10 November 2022. ANTARA/HO-Korlantas Polri
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 di seluruh wilayah Indonesia.


Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

5 hari lalu

Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

Polsek Duren Sawit melimpahkan kasus penyiksaan dan penyekapan pemuda berinisial MRR ke Polres Jaktim. Apa alasannya?


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

5 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.