TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe politik merupakan hal wajar untuk memelihara stabilitas.

"Kami sih tidak melihat soal cawe-cawenya, ya. Ini soal upaya Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas. Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe," kata Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.

Gus Yahya mengatakan tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi dalam pertemuannya itu, termasuk soal klarifikasi cawe-cawe yang belakangan kerap disampaikan Jokowi di beberapa kesempatan. "Tidak ada (bicara cawe-cawe)," tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi terakhir kali mengklarifikasi soal cawe-cawe politik saat dia menerima Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) beberapa waktu lalu.

Menurut Gus Yahya, kedatangannya menemui Jokowi ialah untuk melaporkan mengenai sejumlah agenda PBNU, antara lain gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk menyemarakkan forum ASEAN pada September mendatang.

"Itu kami mohon izin kepada presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya. Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya, karena kami juga berharap pak presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," ujar Gus Yahya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. “Saya harus cawe-cawe,” kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia pun menyebut aparatnya tidak akan salah menafsirkan pernyataannya untuk bertindak mendukung salah satu calon.

Jurnalis senior Karni Ilyas yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan, Jokowi menyebut aksi cawe-cawe politiknya itu merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan.

"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar Undang-Undang," kata Pemimpin Redaksi TV One itu saat ditemui usai pertemuan di Istana kemarin.

Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan Jokowi sebut "cawe-cawe" lebih dari 7 kali. Jokowi menyebutnya untuk urusan kepentingan nasional, menjaga momentum 13 tahun, dan bonus demografi.

Selanjutnya: Dampak negatif dari Jokowi cawe-cawe

• 1
• 2
• Selanjutnya