TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo mengancam akan mencopot jabatan dan memproses hukum jajarannya yang tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukumnya.

Hal itu disampaikan Sigit dalam video conference (vicon) bersama jajaran pejabat Mabes Polri dan para Kapolda di Puldasis Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, 5 Juni 2023.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri memberikan arahan terkait penanganan TPPO yang menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Jajaran kepolisian yang tidak dapat mengungkap kasus TPPO di wilayahnya akan menghadapi konsekuensi serius. Mereka akan diproses hukum dan dicopot dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana ini,” kata Sigit, dalam keterangan resminya, Senin, 5 Juni 2023.

Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan perintah Kapolri kepada Satuan Tugas TPPO pusat dan wilayah jelas. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan jajaran melakukan pemetaan dan penindakan TPPO di seluruh wilayah Indonesia. Kinerja satgas juga akan dievaluasi setiap minggu. Selain itu, Satgas TPPO akan menindak pihak yang juga membekingi kejahatan ini.

“Betul (Satgas TPPO juga akan menindak pihak yang membekingi),” kata Sandi saat dihubungi, Rabu, 7 Juni 2023.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kapolri menunjuk Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri sebagai Ketua Satgas TPPO. Kemudian, Wakil Ketua Satgas TPPO diemban oleh Kepala Korps Binmas Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Irjen Hary Sudwijanto.

Kapolri juga menugaskan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri untuk melakukan monitoring media terkait perkembangan kasus TPPO. Hal ini, kata Kapolri Sigit, bertujuan untuk memberikan transparansi dan menjaga informasi yang akurat terkait penanganan TPPO kepada masyarakat.

Pilihan Editor: Tanggapi Denny Indrayana Soal Pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto Singgung Pemilu 2009