TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi saran mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada DPR soal pemakzulan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Hasto, mestinya Denny menggunakan kerangka berpikir intelektual ketika melayangkan pernyataan ke publik.
Diketahui Denny mengirim surat menyarankan DPR RI menggunakan hak angket memakzulkan Jokowi, langkah ini dilakukan Denny, salah satunya buntut dari pernyataan Jokowi yang mau cawe-cawe dalam konteks Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.
"Beliau (Denny Indrayana, red) ini, kan, sosok akademisi, ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023.
Hasto mengatakan bahwa menurut sistem politik Indonesia Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu kata Hasto, legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.
"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," ujar dia.
Singgung soal Pemilu 2009
Menyoal pemakzulan ini, justru Hasto pun mengajak Denny untuk mengevaluasi pemilu 2009. Di mana kata Hasto, ada dugaannya instrumen negara dimanfaatkan satu parpol di lingkaran rezim sampai mengalami kenaikan suara signifikan hingga 300 persen. Pada Pemilu 2009, partai politik yang mengalami kenaikan suara signifikan adalah Partai Demokrat.
"Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujarnya.
Dari kejadian tersebut kata Hasti, tidak pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau PDI Perjuangan ini, kan, kemarin naiknya hanya satu, berapa, lah sampai 8 persen. Itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun, sehingga jangan, lah, apa yang dahulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana yang merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasi," kata Hasto," ujarnya.
Hasto justru meminta pada Denny untuk menjelaskan apa yang terjadi pada pemilu 2009 lalu. Hasto menuding ada penyalahgunaan kekuasan secara masif untuk kepentingan elektoral masa itu.
"Silahkan ungkap apa yang terjadi pada 2009," ujarnya.
Selanutnya, sebut Jokowi dan Megawati bukan pendendam
