Demokrat Ancam Evaluasi, NasDem Tak Khawatir

Reporter

Tika Ayu

Editor

Febriyan

Selasa, 6 Juni 2023 05:45 WIB

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari menyatakan tak khawatir dengan pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang mengancam akan melakukan evaluasi jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak segera mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. NasDem dan Demokrat, bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan bagian dari Koalisi Perubahan.

Taufik menyatakan pihaknya tak khawatir jika Partai Demokrat mengevaluasi posisinya di Koalisi Perubahan. Pasalnya, menurut dia, ketiga partai sudah membuat kesepakatan untuk menyerahkan soal Cawapres kepada Anies.

"Kita tidak ada kekhawatiran," katanya saat di DPR RI, Jakarta, pada Wnin, 5 Juni 2023. "Karena kita sudah bersepakat serahkan kepada Pak Anies, jadi tinggal kita lihat saja perjalanannya."

Perihal Koalisi Perubahan dinilai goyah karena ultimatum evalusi tersebut, pria yang akrab disapa Tobas itu membantahnya. Sejauh ini, kata dia, ketiga partai masih kompak.

"Solid kok kita bertiga, dalam beberapa pertemuan terakhir kita sangat guyub berkumpul dan berdiskusi," ucapnya.

Ultimatum dari Andi Arif

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengusulkan agar pengumuman Cawapres Anies dilakukan segera pada bulan ini. Usulan ini, menurut Andi, mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan.

Andi mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan elektabilitas Anies saat ini hanya sebesar 18,9 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal dari dua pesaingnya, Prabowo Subianto yang mendapatkan elektabilitas sebesar 38 persen dan Ganjar Pranowo dengan 34,2 persen.

“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan,” kata Andi saat dihubungi, Senin, 5 Juni 2023.

Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi cawapres terlalu jauh, maka upaya mengerek elektabilitas Anies Baswedan akan semakin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan Anies.

“Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai, maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata dia.

Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung dilakukan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata dia.

Anies sudah kantongi nama Cawapres

Ketua DPP Partai NasDem, WIlly Aditya, menyatakan telah mengantongi satu nama Cawapres yang akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024. Dia menyatakan tim 8, tim yang dibentuk Koalisi Perubahan dan Anies, telah menyelesaikan pembicaraan soal Cawapres.

Meskipun demikian, Willy yang juga termasuk ke dalam anggota tim 8 tak mau menyebutkan siapa sosok Cawapres tersebut. Dia menyatakan Anies akan secara langsung mengumumkannya.

"Mas Anies akan mengumumkan itu ke publik, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023," kata dia, Jumat, 2 Juni 2023.

Sejumlah nama sempat mencuat menjadi Cawapres Anies Baswedan. Mereka diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan; Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Berita terkait

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

3 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

4 jam lalu

Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.

Baca Selengkapnya

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

8 jam lalu

Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

8 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

9 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

10 jam lalu

Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

13 jam lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

13 jam lalu

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

14 jam lalu

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

Menteri Sandiaga Uno mengatakan pelaku pungli harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

16 jam lalu

Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

Enam partai berkoalisi untuk melawan bakal calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diusung PKS bersama Golkar dan Nasdem.

Baca Selengkapnya