TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak pas dan berlebihan. Apapun justifikasinya, menurut Kamhar, sikap Jokowi itu tidak bisa dibenarkan.

Dia mengatakan argumentasi Jokowi bahwa cawe-cawe dilakukan demi bangsa dan negara merupakan ekspresi psikologi RI 1 tersebut yang merasa punya kemampuan lebih memadai. Padahal, kata Kamhar, kenyataannya tidak demikian. “Pak Jokowi overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya,” kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa, 30 Mei 2023.

Baca: Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

Ia turut menyoroti kepemimpinan Jokowi selama dua periode, namun belum mampu menunaikan janji-janji kampanyenya. Kamhar menyebut sejumlah aspek di bidang pemerintahan juga melambat bahkan mundur dibandingkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.

“Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pemimpin redaksi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Mei 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam lebih itu, Jokowi membahas soal aksi cawe-cawenya dalam politik.

Baca juga: Bertemu Sejumlah Pemred di Istana, Jokowi Bahas Aksi Cawe-cawenya dalam Politik

Karni Ilyas, salah satu jurnalis senior yang mengikuti pertemuan tersebut, menceritakan Jokowi menyatakan cawe-cawe politik merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan. "Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar Undang-Undang," ujar Karni saat ditemui usai pertemuan tersebut di kawasan Istana.

Presenter acara televisi itu menyebut Jokowi cawe-cawe dibolehkan selama demi negara, bukan demi pribadi. "Lebih banyak ngobrol segala macem, hilir mudik. Silaturahmi," kata Karni. Selain Karni, turut hadir penggiat media sosial Helmy Yahya. Kepada wartawan, Helmy membenarkan pernyataan Karni soal Jokowi yang tidak mempermasalahkan cawe-cawe jelang Pemilu 2024. "Boleh cawe-cawe," kata Helmy.

Wakil Pemred Kompas, Yogi Nugraha menjelaskan Jokowi sampai menyebut kata cawe-cawe hingga lebih dari tujuh kali. Jokowi, kata dia, juga membenarkan soal sikap cawe-cawenya dalam politik. "Jadi presiden mengatakan cawe-cawe, tidak netral, itu lebih kepada bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi saya harus cawe-cawe," kata Yogi.