TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara terkait bocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa akan menyetujui gugatan uji materi pemilihan umum (Pemilu) sistem proporsional tertutup.

Adapun informasi soal putusan MK bakal menyetujui gugatan sistem proporsional tertutup itu disampaikan oleh pengamat hukum Denny Indrayana.

Lalu apa pernyataan Demokrat, Golkar, PAN dan PKS. Berikut rangkuman pernyataan partai-partai politik itu yang dihimpun Tempo.

Demokrat: Akan jadi isu besar

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Presiden RI ke-6 mengatakan, jika yang disampaikan Denny benar, maka hal itu akan jadi isu besar dalam dunia politik Indonesia. Ia mempertanyakan urgensi di balik pergantian sistem dari proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup mengingat tahapan Pemilu sedianya sudah dimulai.

"Ingat, daftar caleg sementara (DCS) baru saja diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Pergantian sistem Pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik,” kata SBY dalam keterangannya, Ahad, 28 Mei 2023.

Jika Pemilu benar-benar digelar dengan proporsional tertutup, SBY mempertanyakan letak penggunaan sistem proporsional terbuka yang bertentangan dengan konstitusi. Sebab, kata dia, domain dan wewenang MK adalah menentukan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, alih-alih menetapkan mana yang paling tepat.

Menurut SBY, jika MK tidak punya argumentasi kuat di balik perpindahan sistem Pemilu ini, maka mayoritas rakyat bakal sulit menerima keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa semua lembaga negara mesti akuntabel di hadapan rakyat.

Selanjutnya: PKS akan hormati keputusan MK

<!--more-->

PKS: Hormati keputusan MK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS sekaligus anggota Komisi Pemerintahan DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan sebetulnya PKS jauh lebih siap jika Pemilihan Umum 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka dibandingkan proporsional tertutup.

“Harapan PKS untuk kondisi persiapan sudah berjalan, proporsional terbuka jauh lebih siap,” kata Mardani saat dihubungi, Ahad, 28 Mei 2023.

Kendati demikian Mardani menyebut partainya bakal menghormati keputusan apapun yang dikeluarkan MK. Pasalnya, keputusan itu bersifat final dan mengikat.

Jika MK benar-benar memutuskan pemilu proporsional tertutup, Mardani berujar delapan partai politik parlemen penolak sistem coblos gambar partai akan kembali menggelar pertemuan. “Keputusan apapun dari MK sifatnya final dan mengikat. Sepertinya 8 partai akan bincang bersama,” kata Mardani.

Golkar: Menguras energi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pelaksaan pemilu 2024 tetap dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, kata Doli, jika ada perubahan menjadi sistem proporsional tertutup, hanya akan menguras energi.

"Ya kalau Golkar kan sebetulnya posisinya sudah jelas, kami meminta kepada sembilan hakim konstitusi itu bersama dengan 7 parpol yang lainnya ya," katanya saat ditemui di DPP Golkar, Ahad, 28 Mei 2023.

Golkar, kata Doli Kurnia, telah menegaskan sikap ini sejak awal. Apalagi separuh tahapan pemilu sudah berjalan. "Kan kita sudah memulai tahapan itu pada 14 Juni. Dan sekarang kan tahapan itu semakin maju, semua orang sudah mendaftarkan bakal calegnya. Semua tingkatan," ucapnya.

Menurut Doli jika MK ingin melakukan perubahan pelaksaan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, dapat dilaksanakan sebelum tahapan pemilu. "Jadi menurut saya jika ditetapkan berbeda dari yang sekarang, atau yang selama ini sudah berlaku, ini akan menguras energi lagi," katanya.

Selanjutnya: PAN harus siap

<!--more-->

PAN: Partainya harus siap

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku turut mendengar kabar bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai.

Eddy menyatakan partainya tetap harus siap. Menurutnya, para parpol membutuhkan perubahan strategi yang cukup mendasar jika Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup.
"Yang tadinya mengandalkan kekuatan calon anggota legislatif, sekarang mengandalkan kekuatan identitas partai. Ini strategi yang menurut saya berubah," kata dia.

Kualitas demokrasi partisipatif, kata dia, juga berpeluang meredup jika sistem coblos gambar partai diterapkan. “Dalam artian, partisipasi masyarakat untuk ikut nyaleg itu jadi redup karena tidak ada harapan kalau tidak menempati nomor urut satu,” ujar Eddy.

Eddy mengungkap dampak lain dari gelaran sistem proporsional tertutup. Menurut dia, politik uang yang kerap digembor-gemborkan jadi mudharat proporsional terbuka sedianya hanya berpindah lapak dari masyarakat ke internal partai politik.

Bocoran infromasi putusan MK

Sebelumnya, pengamat hukum Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny melalui pesan teks, Ahad, 28 Mei 2023.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Dia hanya mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi,” kata Denny Indrayana.

Tempo telah mengirimkan pesan teks kepada juru bicara MK Fajar Laksono mengenai pernyataan Denny tersebut. Namun, Fajar belum memberikan respons.

IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI | TIKA AYU
Pilihan Editor: Pro dan Kontra Wacana Sistem Proporsional Tertutup untuk Pemilu 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.