TEMPO.CO, Jakarta - Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak sering mengundang pimpinan partai politik, apalagi jika membahas Pilpres 2024. Menurut Din, sikap Jokowi itu jauh dari kata negarawan. Din mengatakan Jokowi sudah bukan cawe-cawe lagi, melainkan ikut mengatur. Ia menyebut masih ada waktu untuk mengoreksi hal tersebut.

“Sebaiknya Pak Jokowi jangan sering mengundang parpol, apalagi yang dibicarakan Pilpres. Jadi ini bukan cawe-cawe lagi, tapi sudah ngatur,” kata Din di kediamannya, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2023.

Pernyataan Din dilontarkan menanggapi adanya gelagat praktik politik yang bersifat merusak, yakni politik penjegalan. Sebagai pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan, Din mengaku merasakan upaya penjegalan itu baik terhadap Anies maupun Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Din menjelaskan, pihak yang melakukan politik penjegalan ini mencoba mencari kesalahan lawan untuk mendiskreditkan lawan politik. Ia mengecam upaya penjegalan ini karena jauh dari etika politik.

“Saya berpesan hentikan cara-cara demikian, siaplah bersaing dengan adil dan jujur. Saya memperingatkan pemegang kekuasaan sekarang jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan,” kata dia.<!--more-->

Jusuf Kalla bandingkan Jokowi dengan SBY dan Megawati

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla juga ikut buka suara soal aktivitas Jokowi yang gemar endorse capres dan cawapres. Jusuf Kalla alias JK mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mestinya mencontoh Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Pernyataan JK ini dilontarkan menanggapi tidak diundangnya Partai NasDem oleh Jokowi dalam acara pertemuan ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023.

“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY,” kata JK di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.

Sebagai Kepala Negara, kata JK, Jokowi mestinya tidak terlalu melibatkan diri dalam dunia perpolitikan. Sehingga, kontestasi Pemilihan Umum 2024 mendatang bisa terselenggara dengan lebih demokratis.

“Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis,” kata dia.

Menurut JK, NasDem sebagai parpol yang masih jadi bagian koalisi pemerintah hendaknya diundang. Apalagi, jika persamuhan Jokowi dengan ketum parpol itu membahas arah pembangunan bangsa ke depan.

Mengingat NasDem jadi satu-satunya partai yang absen, JK menilai pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol turut mendiskusikan hal-hal yang politis.

“Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik,” kata JK di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.

Toh di sisi lain, JK menyebut absennya NasDem dalam pertemuan para Ketum parpol dengan Jokowi bukan kali pertama. Misalnya, pada Ahad, 2 April 2023 lalu, NasDem juga absen dalam acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri Jokowi dan parpol pendukung pemerintah.<!--more-->

Pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol yang tak undang NasDem

Presiden Jokowi sudah dua kali kumpul bersama parpol pendukung pemerintah, kecuali NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Pertemuan pertama digelar di Kantor DPP PAN pada Ahad, 2 April 2023 lalu.

Kala itu, Jokowi menghadiri acara silaturahmi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Ketua umum yang hadir di antaranya, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar; Ketum Partai Persatuan Pembangunan M. Mardiono; dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Adapun pada Selasa malam, 2 Mei 2023, Presiden Jokowi mengumpulkan para Ketua Umum parpol koalisi pemerintah, tanpa Partai NasDem, di Istana.

Alasan Jokowi tak undang NasDem

Presiden Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan bersama para ketum parpol koalisi pemerintah. Alasannya, kata Jokowi, karena NasDem sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2023.

Jokowi mengatakan enam partai yang hadir di Istana Negara pada Selasa lalu juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Adapun para parpol itu disebut-sebut tengah berproses membentuk Koalisi Kebangsaan alias koalisi besar.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.

Sekjen PDIP bantah pertemuan bahas politik praktis

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah jika pertemuan antar Ketum parpol itu mendiskusikan politik praktis. Menurut dia, Presiden dan para Ketum lebih banyak mendiskusikan kesinambungan kebijakan ke depan.

“Dan itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan di masa depan agar terjadi kesinambungan,” kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.

Untuk mewujudkan kesepahaman ihwal kesinambungan itu, kata Hasto, maka dialog antar para Ketum parpol bersama Presiden diperlukan. Oleh sebab itu, mereka dikumpulkan di Istana.

Kendati demikian, ia menampik jika persamuhan itu turut membahas sosok kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia mengatakan Presiden dan para Ketum Parpol cenderung membahas bonus demografi hingga rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

“Kami sejak awal sudah banyak pengalaman dalam membedakan mana urusan politik praktis, mana urusan terkait kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.

IMA DINI SHAFIRA

Pilihan Editor: Ragam Pesan Megawati untuk Gibran saat Dipanggil PDIP: Banyak Dansa Politik hingga Waspada Manuver