TEMPO.CO, Jakarta - Upaya relawan Ganjar Pranowo, GP Center melaporkan Anies Baswedan ke Bareskrim Polri gagal karena kurangnya alat bukti yang dibawa saat membuat laporan.

GP Center menuduh Anies menyebarkan hoaks saat mengkritik pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan membandingkannya dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Sekretaris Jenderal GP Center Bima Mutaqqal mengatakan, pihaknya melaporkan Anies atas pernyataanya dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurut Bima, klaim yang diucapkan Anies bisa berkembang luas dan menjadi pembohongan publik.

“Apalagi kita lihat sendiri terjadi kekisruhan di media sosial tentang masalah ini. Di antara relawan sudah terjadi perpecahan karena masalah ini. Dan kami GP Center mencoba untuk tidak meluas dengan cara melaporkan ke pihak berwajib,” kata Bima saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Selasa, 23 Mei 2023.

Ia mengatakan pihaknya membawa tiga alat bukti, yakni data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan video ucapan Anies saat milad PKS.

“Kita transkip dari detik ke berapa sampai berapa. Jadi itu dasar kita melaporkan ke Bareskrim dan itu diproses, dan ketika diproses itu berarti barang bukti yang valid melakukan tahap penyelidikan,” ujarnya.

Namun Bima mengatakan Bareskrim Polri belum menerima laporan mereka karena penyidik mengatakan bukti yang diajukan masih kurang. Ia menuturkan pihaknya akan melengkapi bukti-bukti yang diminta untuk membuat laporan ke depannya.

“Inshaallah ke depannya kita akan lakukan jadwal laporan selanjutnya,” kata dia.

Bima membantah upaya pelaporan ini bertujuan untuk menjegal Anies dari Pemilu 2024. Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

“Apakah kita menjegal? Tidak, kita tidak menjegal,” kata dia.

Selain itu, Bima juga membantah tindakan ini merupakan arahan dari Ganjar Pranowo dan bermuatan politis. Menurut dia, alasan GP Center melaporkan hal ini karena Anies merupakan bagian dari masyarakat sipil sehingga masyarakat berhak atas informasi yang valid.

“Bahwa dia menjadi capres pada saat ini bukan itu. Kita tidak melihat itu. Kita melihat Anies sebagai pejabat publik bahwa dia harus memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. Atas dasar itulah maka kami melaporkan Anies Baswedan,” ujarnya.

Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik proyek pembangunan jalan semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut Anies, Jokowi lebih banyak membangun jalan tol berbayar selama kepemimpinannya. Tercatat, 1.569 km jalan tol dibangun Jokowi sejak 2014 sampai dengan saat ini. Sedangkan untuk jalan tak berbayar yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat hanya terbangun sekitar 19 ribu kilometer.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2004 sebanyak 372.928 kilometer jalan nasional dibangun pada masa awal kepemimpinan SBY sebagai presiden. Jumlah panjang jalan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu jalan negara sepanjang 34.628 kilometer, jalan provinsi 40.125 km, dan jalan kabupaten atau kota sepanjang 298.175 kilometer.

Sepuluh tahun berlalu, pembangunan jalan nasional di Indonesia selama kepemimpinan SBY bertambah menjadi 517.753 kilometer. Data tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 46.432 km, jalan provinsi 53.528 km, dan jalan kabupaten atau kota dengan panjang 417.793 km.

Dengan data itu, terlihat ada peningkatan sebanyak 144.825 kilometer jalan yang dibangun SBY selama 10 tahun menjadi presiden. Kemudian, data pembangunan jalan beralih ke Jokowi selama memimpin sejak 2014 sampai saat ini. Berdasarkan data BPS terakhir pada 2021, jumlah jalan nasional yang telah dibangun pemerintah, yakni 546.116 kilometer. Ini terdiri dari jalan negara 47.017 kilometer, jalan provinsi 54.551 kilometer dan jalan kabupaten atau kota 444.548 kilometer.

Jika diakumulasikan, maka sejak 2014 memimpin Indonesia, Jokowi hanya membangun jalan nasional dengan panjang 28.363 kilometer. Meski begitu, diperkirakan total jalan nasional yang dibangun Jokowi akan bertambah mengingat belum ada data terbaru BPS pada 2022, 2023 dan 2024.

Pilihan Editor: Cak Imin Yakin Arah Dukungan Jokowi Condong ke Prabowo

EKA YUDHA SAPUTRA | RIDIAN EKA SAPUTRA | TEMPO