TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons wacana Presidential Club yang akan dibentuk presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Anggota Komisi VI DPR itu, tugas Presiden selain kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Oleh karenanya, peran tersebut harus menjadi perekat seluruh instrumen bangsa, seluruh rakyat, termasuk seluruh presiden-presiden sebelumnya.
“Gagasan Pak Prabowo membentuk Presidential Club adalah politik tingkat tinggi,” ujar pria yang karib disapa Kang Hero, ketika dihubungi, Sabtu, 4 Mei 2024.
Hal ini, kata dia, karena gagasan tersebut dapat menghilangkan sekat-sekat perbedaan dan menyatukan kesamaan. “Bahkan melepaskan kepentingan pribadi dan golongan demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
Sebelumnya, Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, membicarakan keinginan Prabowo untuk rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia. Menurut Dahnil, pertemuan-pertemuan itu nantinya bisa disebut sebagai presidential club atau klub kepresidenan.
“Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan,” ujar Dahnil, Jumat, 3 Mei 2024. Melalui pertemuan-pertemuan itu, kata dia, Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.
Dahnil mengatakan semua presiden dan mantan presiden Indonesia yang masih ada bisa bergabung dalam presidential club itu. Adapun saat ini, Indonesia memiliki dua mantan presiden yang masih hidup.
Mereka adalah Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden ke-7 yang sedang menjabat juga akan segera digantikan oleh Prabowo pada 20 Oktober 2024 nanti.
Dahnil mengklaim keinginan itu adalah harapan Prabowo agar para pemimpin bangsa bisa kompak dan rukun. “Guyub memikirkan dan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik,” ujar juru bicara Menteri Pertahanan itu.
Meski begitu, dia mengatakan presidential club bukanlah sebuah institusi. “Presidential club itu istilah saya saja,” ucap Dahnil.
Pilihan Editor: Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
SULTAN ABDURRAHMAN
