TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghindari politik praktis untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ICW menilai peran aktif presiden seperti saat mengumpulkan lima ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Negara Selasa lalu dapat memunculkan konflik kepentingan.

“Bagi ICW sikap Presiden tersebut tidak etis dan akan menimbulkan konflik kepentingan,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Jumat, 5 Mei 2023.

Kurnia mengatakan sejumlah pihak memang menyatakan bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai Pilpres 2024 dalam pertemuan itu. Namun, dia menilai acara tersebut tidak etis.

Menurut dia, Presiden gagal membedakan urusan publik dengan urusan politik. Sebagai presiden, kata dia, Jokowi seharusnya menjaga netralitas dan tidak turun langsung mencampuri ranah politik praktis.

“Sebab, masyarakat akan bias dalam melihat posisi Jokowi, antara sebagai Presiden atau kader partai politik,” tutur Kurnia.

Jokowi dinilai lebih berhati-hati karena sadar posisinya sebagai pejabat publik dan politikus

Dia berkata buruknya etika politik Jokowi dipertegas oleh ucapannya sendiri setelah pertemuan tersebut. Jokowi setelah pertemuan menyatakan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus politikus, mengundang atau diundang elite partai untuk membicarakan politik merupakan hal umrah.

Padahal, menurut Kurnia, dengan kesadaran posisi ganda itu seharusnya Jokowi semakin hati-hati dalam bertindak. Dia menilai potensi konlfik kepentingan dengan menggunakan aset negara untuk kepentingan calon tertentu sangat mungkin terjadi.

“Konteks terkini rasanya tidak berlebihan jika menyebut Presiden Jokowi selalu bersikap permisif terhadap potensi konflik kepentingan dalam pemerintahannya,” ujar dia.

Dia berkata pertemuan di Istana Merdeka itu bukan satu-satunya langkah Jokowi masuk dalam politik praktis jelang 2024. Dia mengatakan sebelumnya Jokowi juga melakukan pertemuan dengan lima ketua umum partai untuk silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN yang kemudian melahirkan wacana pembentukan Koalisi Besar.

Jokowi, kata dia, juga melakukan pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono pada Kamis, 4 Mei 2023 di Istana Negara. Menurut Kurnia, rangkaian pertemuan Jokowi dengan elite partai ini berpotensi meruntuhkan independensi sikap Presiden.

Selanjutnya, Jokowi disebut bisa menggerakkan struktur negara untuk memenangkan calon tertentu

<!--more-->

Dia mengatakan langkah politik Jokowi jelang Pilpres 2024 bukan hanya rawan konflik kepentingan, tetapi juga perdagangan pengaruh. Sebab, kata Kurnia, ketika Jokowi mendukung secara terbuka salah satu kandidat, bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara untuk mengikuti langkahnya meskipun tidak ada perintah.

Dia menilai gelagat itu sudah terlihat dengan pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Beberapa hari lalu, kata dia, Bahlil meminta kandidat calon presiden untuk berbuat baik kepada Jokowi bila ingin menang Pemilu 2024.

“Ucapan kontroversi ini tentu tidak akan disampaikan bila Presiden mampu menarik diri dari gelanggang politik,” kata dia.

Karena itu, Kurnia mengatakan ICW berharap Presiden Jokowi memahami bahwa dirinya sudah berada di akhir masa jabatan dan tidak mungkin lagi untuk ikut dalam Pemilu. Secara etika politik, kata dia, sudah sepatutnya Jokowi tidak terlibat aktif dalam kontestasi pemilihan rezim berikutnya.

“ICW mendesak Presiden untuk memperhatikan serta menegakkan etika pejabat publik dan menjaga independensi sebagai Presiden,” kata dia.