PPKM Sudah Dicabut, Anggota DPR Minta Syarat Perjalanan Tidak Dipersulit

Rabu, 12 April 2023 06:02 WIB

Syarat Perjalanan Terbaru: Wajib Booster, Tes PCR dan Antigen Dihapus

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi V Sigit Sosiantomo mempertanyakan vaksin dosis ketiga alias booster yang masih menjadi syarat perjalanan. Dia meminta agar pemerintah tak mempersulit syarat perjalanan mengingat status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut.

“PPKM sudah dicabut, sudah seharusnya tidak ada lagi pengetatan syarat perjalanan,” kata dia dalam keterangannya, Selasa, 11 April 2023.

Sigit memaparkan, pemerintah mewajibkan calon penumpang semua moda transportasi yang berusia 18 tahun ke atas telah disuntik vaksin booster. Sementara calon penumpang Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari perjalanan luar negeri minimal mendapatkan vaksin kedua.

Ia mempertanyakan urgensi syarat tersebut. Sebab, tutur Sigit, pandemi Covid-19 sudah hampir berakhir. Pemerintah pun telah mencabut PPKM di seluruh wilayah Indonesia sejak Desember 2022.

“Tapi mengapa syarat perjalanan masih dipersulit?” tanya politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Advertising
Advertising

Selain itu, ia turut menyoroti standar ganda syarat perjalanan bagi WNA. Dia menjelaskan, WNA berusia di atas 18 tahun yang hendak masuk Indonesia dari luar negeri hanya diwajibkan sudah mendapatkan vaksin kedua. Sementara WNA berusia 6-17 tahun dikecualikan dari kewajiban vaksinasi Covid-19.

“Kenapa ada standar ganda. Untuk WNA lebih mudah persyaratannya, tidak wajib booster dan tidak wajib vaksin untuk dibawah 18 tahun, tapi kenapa untuk rakyat sendiri malah semakin dipersulit,” papar Sigit.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah mencabut dan merevisi aturan perjalanan yang dinilai mempersulit mobilitas masyarakat. “Kalau WNA saja diperbolehkan melakukan perjalanan hanya dengan vaksin kedua, kenapa rakyat sendiri wajib booster,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Pilihan Editor: PPKM Resmi Dicabut: Tes Antigen dan PCR Tak Lagi Wajib

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

15 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

18 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

18 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

21 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya