Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Anjlok Pasca Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20

Editor

Amirullah

Minggu, 9 April 2023 18:55 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARANEWS

TEMPO.CO, Jakarta - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo anjlok hingga 8,1 persen dalam survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 31 Maret - 4 April 2023. Elektabilitas Ganjar menurun pasca pernyataannya yang menolak kedatangan Timnas Israel dan mengakibatkan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Ganjar mengalami penurunan selama dua bulan terakhir, turun 8,1 persen dari 35 ke 26,9 persen," ujar Direktur LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Ahad, 9 April 2023.

Sementara untuk Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Djayadi menyebut trennya cenderung mengalami penguatan atau stabil jika dibandingkan survei setahun terkahir. Untuk Prabowo mengalami kenaikan hingga 3,6 persen dan Anies mengalami kenaikan sedikit sebesar 1,3 persen.

Naiknya elektabilitas Anies dan Prabowo yang cukup kecil ini, menurut Djayadi, menjadi indikasi 8,1 persen suara Ganjar yang hilang tidak terdistribusi secara merata kepada keduanya.

"Itu berarti jika kita berpikir secara sederhana, hilangnya 8,1 persen suara Ganjar terpecah menjadi undecided lalu ke Prabowo dan sedikit ke Anies. Itu dugaan sederhananya," kata Djayadi.

Advertising
Advertising

Survei yang digelar oleh LSI ini menargetkan WNI berusia 17 tahun ke atas dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik ini, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

FIFA sebelumnya telah mencoret Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Penolakan kedatangan Timnas Israel ke Indonesia dinilai jadi penyebab, meski FIFA tidak menyinggung soal Israel dalam keterangannya.

Adapun penolakan datang dari Ganjar dan Gubernur Bali I Wayan Koster Ganjar. Mereka mengatakan sebagai kader PDI Perjuangan akan memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Pilihan Editor: Pakar Sebut PDIP Tetap Jadi Bagian Rencana Poros Koalisi Besar

Berita terkait

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

5 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

8 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

10 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

10 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

12 jam lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

15 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

17 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

20 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

1 hari lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya