Survei LSI Sebut Tingkat Kepuasan terhadap Jokowi Mencapai 76,8 Persen

Editor

Amirullah

Minggu, 9 April 2023 17:26 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menemui skuad Timnas Sepak Bola U-20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu, 1 April 2023. Pertemuan Jokowi dengan pemain Timnas Sepak Bola U-20 Indonesia tersebut dilakukan guna memberikan semangat kepada para pemain usai Indonesia gagal menggelar Piala Dunia U-20 2023. Selain memberikan semangat, Jokowi juga menuturkan keinginan agar ke depannya Timnas Indonesia memiliki tim yang siap bersaing dalam kejuaraan. Selain bertemu dengan pemain skuad Timnas Sepak Bola U-20 Indonesia, Jokowi juga bertemu dengan skuad Timnas Sepak Bola U-22 yang akan bertanding dalam perhelatan Sea Games 2023 di Kamboja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi meningkat menjadi 76,8 persen pada survei terbaru yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 31 Maret - 4 April 2023. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini meningkat dari sebelumnya 75,9 persen, walaupun survei dilakukan setelah adanya insiden pembatalan Piala Dunia U-20 oleh FIFA.

"Kinerja Presiden dinilai positif oleh 76,8 persen menurut survei ini. Masyarakat menilai puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden. Trennya selama tiga bulan terakhir tingkat kepuasan kepada Presiden itu stabil di angka 75 - 78 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, konsisten mengalami penguatan," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan hasil surveinya, Ahad, 9 April 2023.

Djayadi menyebut tingkat kepuasan kepada Presiden merata di berbagai lapisan atau kategori, baik dari segi usia, jenis kelamin, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan wilayah. Menurut dia tingkat kepuasan konsisten dan terus meningkat.

Meski dinilai baik, Djayadi menyebut kondisi ekonomi nasional dinilai negatif oleh masyarakat. Ia memaparkan hanya 26,3 persen masyarakat menilai positif, 36,7 persen menilai negatif, dan sedang 34,8 persen.

Walau dinilai negatif, Djayadi menyebut kondisi ekonomi nasional secara tren tidak mengalami pemburukan, tetapi juga tidak mengalami perbaikan persepsi positif yang signifikan.

Advertising
Advertising

Lalu untuk aspek penegakan hukum, survei LSI menemukan 34,4 masyarakat menilai baik atau positif, hanya 28, 5 yang menyatakan kondisi penegakan hukum buruk.

"Trennya sama dengan ekonomi, tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan survei LSI terakhir Februari 2023. Dibandingkan dengan Januari mengalami perbaikan, dibanding Februari kondisinya cenderung sama, stabil. Jadi tidak mengalami pemburukan dan tidak juga mengalami peningkatan positif yang signifikan," kata Djayadi.

Djayadi menyebut tingkat kepuasan terhadap Jokowi sangat berkorelasi dengan kepuasan terhadap kondisi penegakan hukum dan kondisi ekonomi. "Jadi makin positif penilaian terhadap kondisi ekonomi, maka tingkat kepuasan terhadap Presiden cenderung menguat. Demikian juga dengan penegakan hukum. Atau sebaliknya juga," kata Djayadi.

Survei yang digelar oleh LSI ini menargetkan WNI berusia 17 tahun ke atas dan memiliki nomor telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Dengan teknik ini, sebanyak 1.229 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Pilihan Editor: Pakar Sebut PDIP Tetap Jadi Bagian Rencana Poros Koalisi Besar

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

18 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

27 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya