AHY: Hindari Politik Identitas pada Pemilu 2024

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 6 April 2023 23:50 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar dialog bersama anak-anak muda Sragen, di kedai Jhos Gandhos, Selasa (4/4) malam. FOTO/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengingatkan masyarakat, terutama anak muda, untuk menghindari politik identitas dalam Pemilu 2024. Menurutnya, politik identitas sangat berbahaya. Terlebih, kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman yang dipunya.

"Tetapi sebaliknya ada kerentanan ketika ada yang berupaya memecah belah anak bangsa akibat perbedaan identitas, baik suku, agama, ras, etnis dan juga pilihan-pilihan politik lainnya,” kata AHY dalam acara Safari Ramadan di Sragen Jawa Tengah pada Selasa malam, 4 April 2023, dikutip Tempo dari keterangan tertulis.

AHY mewanti-wanti masyarakat untuk menjaga agar politik di Indonesia tidak dieksploitasi politik identitas. Sebab, hal tersebut hanya akan menimbulkan perpecahan antaranak bangsa Indonesia. "Jangan kemakan hoaks, kemakan kampanye hitam satu sama lain padahal belum tentu benar," ujar dia.

AHY meminta masyarakat menjaga objektifitas dari berita maupun informasi yang belum valid. "Anak muda punya peran penting dalam hal ini, mari hindari politik identitas pada Pemilu 2024," kata dia.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat terus membuka ruang bagi anak muda. Dia juga berkomitmen mengidentifikasi potensi anak muda yang ada di berbagai daerah. Putra sulung Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini optimistis figur-figur muda memiliki energi positif, keberanian, dan kesiapan yang dibutuhkan dalam berpolitik.

Advertising
Advertising

"Intinya, kami ingin menghadirkan sebuah semangat baru bahwa kalau ingin melakukan sesuatu di negeri kita, harus berani dan siap menuju perubahan dan perbaikan,” kata dia.

AHY juga berharap dalam Pemilu 2024 nanti bisa mendulang lebih banyak suara. Dia berkaca pada pengalaman Partai Demokrat ketika menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja karena kekurangan suara. Padahal, kata dia, Partai Demokrat konsisten menolak beleid tersebut karena keberpihakannya kepada masyarakat.

"Mudah mudahan Partai Demokrat ke depannya mendapatkan suara yang cukup sehingga bisa semakin memperjuangkan kepentingan rakyat," ucap dia.

Pilihan Editor: Ini Alasan AHY Duga Moeldoko Ingin Jegal Pencapresan Anies Baswedan

Berita terkait

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

11 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

12 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

12 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

15 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

19 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

20 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya