TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres usai gaji pegawai otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN menunggak berbulan-bulan. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md.

"Sudah diputuskan, sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 April 2023.

Sebelumnya, masalah gaji ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu Perpres yang mengatur hal tersebut.

“Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin, 3 April 2023.

Jadi, lanjut Bambang, sudah dibahas untuk hak keuangan Pejabat Eselon 1 ke bawah oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. “Ini meluncur ke Presiden sekarang,” tuturnya.

Bambang pun menyebut pegawai-pegawainya tangguh. Meski belum dibayar, mereka tetap bekerja dengan semangat. Tapi, kata dia, pihaknya juga akan mengupayakan langkah-langkah agar pembayaran gaji tersebut dipercepat.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus mempertanyakan gaji pegawai IKN. Dia meminta konfirmasi dari Kepala OIKN dan jajarannya yang hadir di Senayan.

“Kami mau minta konfirmasi Pak, apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak,” ujar Ihsan.

Dia mempertanyakan, betulkah ada pegawai yang belum dibayarkan gajinya hingga 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan. Lebih lanjut, Ihsan mengimbau agar gaji para pegawai Otorita IKN eselon 1 ke bawah segera dibayarkan

Pilihan Editor: Jokowi Ingin Munculkan Pola Pikir Baru Lewat IKN untuk Beranjak dari Negara Berkembang