Komisi Informasi Pusat Persiapkan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Riau

Reporter

Tika Ayu

Selasa, 28 Maret 2023 21:24 WIB

D menutup acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KIP.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan menyiapkan kegiatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang diperingati setiap 30 April menjadi 4 Mei 2023. Peringatan Hari Keterbukaan informasi tahun ini, menurut Donny, menjadi atensi bersama di tengah ramainya perhatian publik soal tranparansi.

"Dilaksanakan di Labersa, Riau, tanggal 4 Mei. Sebenarnya 30 April sesuai UU IKP, karena tanggal 30 April masih momen Lebaran, makanya 4 Mei," ujarnya di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023.

Donny berujar tema kegiatan dari peringatan Hari Keterbukaan Nasional tahun ini seputar keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung pemilu jujur, adil, dan damai untuk penyelenggaraan pemilu yang damai. "Apalagi menjelang pemilu, pemilu damai jurdil itu kan yang transparan," ucap Donny.

Untuk mendukung terciptanya pemilu tranparan, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai instansi negara nonstruktural juga mesti punya akuntabilitas pertanggungjawaban atas terlaksananya pemilu itu.

"Jangan asal sebagai lembaga nonstruktural hanya menjalankan tugas pemilu. Tidak bisa begitu, digitalisasinya harus bagus, ada sipol (sistem informasi partai politik) misalnya. KIP juga melihat sipol itu bisa enggak diakses orang," kata dia.

Tak hanya itu, Donny juga membeberkan mengapa peringatan Hari Keterbukaan Nasional tahun ini mesti menjadi sorotan. Yaitu karena saat ini transparansi banyak aparatur sipil negara yang tidak transparan. "Tidak melaporkan LHKPN misalnya," tutur Donny.

Donny telah menyusun serangkai acara menyambut Hari Keterbukaan Informasi, di antaranya pemberian Anugrah Tinarbuka pada lima bupati atau wali kota, lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan lima penyelenggara pemilu tingkat provinsi.

Menurut Donny agenda tahunan ini telah disiapkan sejak dua bulan belakangan, bekerjasama dengan Penjabat Bupati Kampar, Kamsol. KIP juga berkoordonasi dengan Gubernur Riau, Syamsuar mengingat kegiatan ini akan dilakukan di daerah Kampar, Riau.

Pilihan Editor: Dinilai Paling Informatif, Kementan Raih Penghargaan dari KIP

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

11 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

14 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya