TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang kegiatan buka puasa bersama (Bukber) melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 menuai kritik dan saran dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa kata mereka?

PBB: Pemerintah Jokowi bisa dituduh anti-Islam

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyarankan Sekretaris Kabinet untuk merevisi surat tersebut untuk menghindari kesan pemerintah anti-Islam. Masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintahan Jokowi anti-Islam," tambahnya.

Yusril menilai surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tidak secara tegas mengatur larangan hanya untuk instansi pemerintah saja. Sehingga berpotensi 'diplesetkan' untuk melarang kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan masyarakat.

Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Dalam surat itu, Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah.

"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat." ujar Yusril melalui keterangan tertulis pada 23 Maret 2023.

Selanjutnya: Jangan sampai dianggap menghalangi…

<!--more-->

PPP: Dapat dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam

Ketua Dewan Pengurus PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, alasan Covid-19 yang mendasari terbitnya surat larangan buka puasa bersama itu tidak tepat.

Musababnya, kata Awiek, kegiatan mengumpulkan massa dalam jumlah besar sudah sering terjadi. Bahkan, perhelatan konser musik dengan puluhan ribu penonton sering dilakukan.

"Apakah hal itu tidak memicu penyebaran Covid-19 yang hari ini skalanya dari pandemi menjadi endemi?” ujar Awiek dalam keterangannya, Kamis, 23 Maret 2023.

Menurut Awiek, toh jika alasannya adalah penghematan anggaran negara, maka tinggal diberlakukan larangan penggunaan anggaran kedinasan untuk kegiatan buka puasa bersama. Sehingga prinsipnya, kata Awiek, buka puasa bersama diperbolehkan asal menggunakan dana pribadi.

"Adanya surat edaran tersebut jangan sampai dianggap menghalangi acara-acara berkaitan dengan umat Islam. Karena itulah, PPP berharap kegiatan buka puasa bersama tidak dilarang," kata Awiek.

Sebelumnya beredar surat tertanggal 21 Maret 2023 dengan kop Sekretariat Kabinet bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang bersifat rahasia, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga. Surat itu berisi arahan Presiden Jokowi yang berisi tiga poin yakni:

1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadhan 1444H agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai laporan

MUHAMMAD FARREL FAUZAN | IMA DINI SHAFIRA

Pilihan Editor: Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama, Menpan RB Pastikan Ada Sanksi Bila Melanggar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.