TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam DKI Jakarta (Kahmi Jaya) Muhammad Syukur Mandar mengaku pihaknya jadi lokomotif pertama yang mendorong Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Sebelum dideklarasikan jadi capres, Syukur mengatakan Kahmi Jaya sudah lebih dulu mengenalkan Anies di Jakarta.

Selain mendorong sebagai capres, Syukur menyebut Kahmi Jaya sebelumnya sudah mengawal Anies kala memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kahmi Jaya, kata dia, juga berupaya meyakinkan tokoh-tokoh untuk mendukung Anies hingga puncaknya dideklarasikan sebagai capres.

“Kahmi Jaya sikapnya jelas sejak awal, karena kita termasuk lokomotif awal yang mendorong Mas Anies jadi capres,” kata Syukur di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023.

Kendati demikian, Syukur menyebut sikap Kahmi Jaya tidak bisa digeneralisir sebagai Kahmi secara keseluruhan. Pasalnya, dia mengatakan Kahmi bukan partai politik, melainkan organisasi masyarakat yang independen.

“Kahmi secara organisasi tidak akan memberikan dukungan karena dia independen. Tapi Kahmi Jaya punya sikap moral, tegas mendukung Mas Anies,” kata Syukur.

Sementara itu, Sekretaris Umum Kahmi Jaya Muhammad Amin menyebut pencapresan Anies jadi momentum lahirnya pemimpin bangsa dari HMI. Menurut dia, inilah saat yang tepat mendukung alumni HMI jadi pemimpin.

“Alumni HMI jadi pemimpin bangsa kapan lagi? Tidak ada kesempatan lagi menurut kami,” kata Amin.

Anies Baswedan dijadwalkan menghadiri acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada malam hari ini. Selain Anies, sejumlah tokoh politik turut menghadiri acara tersebut.

Di antaranya Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus anggota DPR Komisi Hukum Ahmad Ali, anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ahmad Doli Kurnia.

Rencananya, sejumlah isu akan dibahas dalam forum ini, mulai dari penundaan Pemiliha Umum atau Pemilu 2024 hingga sistem Pemilu proporsional terbuka yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.