TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri mengatakan 80 persen keperluan anggota Polri merupakan produk dalam negeri. Ini setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung Polri yang masih impor seragam.

“Polri sudah mencapai 80 persen ke atas dan menduduki rank kedua kementerian/lembaga terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” kata Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo saat dihubungi, Kamis, 16 Februari 2023.

Ia mengatakan 80 persen ketercakupan produk dalam negeri merupakan komitmen Polri untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata buatan dalam negeri. Menurutnya, pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya.

"Saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata. Kita bisa bikin lho," kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Jokowi juga bakal membahas dan merumuskan sanksi untuk instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya rendah. Sanksi tersebut, kata Jokowi, bakal dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dari kementerian, lembaga/provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD itu. sanksinya ini akan dirumuskan nanti oleh Pak Menkomarinves," ujar Jokowi.

EKA YUDHA SAPUTRA | M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Malaysia Usut Paket Pasta Gigi Ganja yang Dikirim dari Indonesia